Lewat #KepoItuBaik, Greenpeace Desak Pemerintah Transparan

Medialingkungan.com – Situasi darurat asap Indonesia kontan memberikan respon dari seluruh pihak, termasuk beberapa negara tetangga. Pemerintah didesak agar segera menangani dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, utamanya pada lahan gambut.

Menurut Greenpeace Indonesia, transparansi terhadap informasi kehutanan perlu dibuka secara luas. Untuk itu, organisasi kampanye lingkungan yang independen ini mendesak pemerintah untuk membuka akses publik guna mendorong partisipasi masyarakat lebih luas dalam pengelolaan lingkungan dan hutan.

Dalam situasi kebakaran hutan dan bencana asap saat ini, transparansi ini akan membantu negara memetakan langkah apa yang seharusnya diambil dalam menanggulangi kebakaran hutan gambut dan menyelamatkan kawasan gambut yang tersisa.

Sejak tahun 2012, hutan seluas 130 kali lapangan bola dihancurkan setiap jam. Bencana kebakaran menyebabkan 25 juta masyarakat Indonesia terpapar kabut asap, ribuan balita dan anak-anak di Kalimantan dan Sumatera terkena penyakit. Satwa endemik seperti orang utan dan harimau Sumatera semakin tidak jelas masa depannya. Dan di tengah krisis ini, pemerintah belum transparan dan belum membuka akses informasi yang dibutuhkan terkait pengelolaan dan perlindungan hutan.

Bertepatan dengan Hari Hak untuk Tahu Sedunia (International Right to Know Day) pada Selasa (29/09), Greenpeace bersama grup musik Boomerang dan DJ Ninda Felina serta sejumlah artis lainnya memulai petisi #KepoItuBaik yang merupakan sebuah seruan bagi pemerintah untuk lebih transparan dan memberikan akses terkait data dan informasi pengelolaan hutan.

Berdasarkan siaran pers yang diterima Medialingkungan.com, kampanye ini diluncurkan setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menolak membuka data kehutanan dalam format shapefile yang diminta Greenpeace pada Senin (21/09).

Menurut Juru Kampanye Hutan Greenpeace, teguh Surya, data tersebut dibutuhkan untuk pemantauan kehutanan dalam rangka keterlibatan masyarakat luas dalam membangun tata kelola kehutanan yang baik dan bersih (good and clean governance), terlebih data yang diminta sangat mempengaruhi hidup orang banyak.

“Pemerintah kewalahan mengatasi deforestasi dan kebakaran hutan. Ini waktu yang tepat melibatkan publik untuk membantu menanggulangi bencana tahunan ini. Berapa hutan yang tersisa, siapa yang mengkapling hutan lindung, adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab kecuali pemerintah membuka akses publik terhadap data tersebut,” kata Teguh Surya.

Menurut Teguh, selama ini masyarakat kesulitan untuk memantau pengelolaan hutan karena pemerintah menganggap data dan informasi kehutanan adalah rahasia dan bukan merupakan wilayah publik.

Ia menganggap, keterbukaan data atau transparansi informasi adalah penting dalam negara yang demokratis dan merupakan prasyarat penting dalam membangun akuntabilitas pejabat publik.

Pengelolaan kehutanan yang buruk juga tercermin dari masih banyaknya tumpang tindih izin konsesi sejumlah perusahaan di satu areal yang sama.

Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk membuat peta tunggal (one map) yang akan menjadi rujukan bagi seluruh kementerian dan institusi. Ini adalah langkah awal yang baik untuk adanya sebuah satu rujukan peta yang kredibel yang dapat diakses oleh publik.

“Ide Peta Tunggal hingga sekarang masih dalam angan-angan tanpa detail langkah apa yang harus dilakukan. Padahal kesemerawutan pengelolaan dapat diurai dengan membuat peta tunggal tersebut. Tapi itu tidak akan terjadi jika data kehutanan masih menjadi rahasia dan jauh dari jangkauan publik,” ujar Teguh.

Sementara itu, vokalis Boomerang, Andi Abbas mengungkapkan bahwa akses publik terhadap informasi kehutanan menunjukkan adanya relevansi terhadap jurang korupsi. “Kalau pemerintah mau transparan soal data kehutanan, berarti mereka setuju terhadap pemberantasan korupsi. Biasanya kalau ada yang ditutup-tutupi itu pasti ada sesuatu yang busuk. Ayolah, sekarang bukan zamannya lagi main tutup-tutupan. Buka dan ajak publik terlibat, karena kepo itu baik,” jelas Andi Babas.

Senada dengan Andi, DJ Ninda yang juga turut dalam kampanye itu mengungkapkan pentingnya transparansi data tata kelola hutan Indonesia. “Tahun lalu saya ke Sungai Tohor, Riau dan melihat langsung dampak pengrusakan hutan gambut. Ini sudah darurat. Saya dukung Greenpeace ikut desak pemerintah untuk keterbukaan informasi, demi masa depan hutan Indonesia,” kata Dj Ninda Felina. (Fahrum Ahmad)