Edukasi Tempat Sampah Terpilah Tanamkan Kepedulian Lingkungan Sejak Dini di SD 3 Bila Lagading
Carut Marut Pengelolaan Wisata Gunung Bromo
Gunung Bromo yang berada di Jawa Timur (Gambar: eloratour)
Medialingkungan.com – Keindahan alam ketika kita melihat dari atas gunung sangatlah berbeda ketimbang berada di kaki gunung, siapa yang tidak takjub dengan keindahan gunung apa lagi Gunung Bromo?. Gunung Bromo kini diperebutkan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan potensi wisata.
Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari mengungkapkan, wilayah Gunung Bromo memiliki beberapa stakeholder yang berkepentingan, dari sisi kewilayahan dimiliki oleh Kementerian Kehutanan melalui Taman Nasional Bromo, Tengger, dan Semeru (TNBTS) dan ada empat kabupaten yang berbatasan, Probolinggo, Lumajang, Pasuruan, dan Malang.
“Kami bukannya tidak mau mengembangkan potensi wisata, tetapi saat kami mau bergerak sedikit saja, kami langsung dijewer. Kawasan kaldera dan lautan pasir Gunung Bromo adalah wilayah TNBTS,” seperti yang dilansir beritasatu, Sabtu (26/12), kata Puput Tanriana Sari.
“Kami tidak bisa berbuat apa-apa ketika ingin mengembangkan, karena kami langsung kena teguran. Jika dilihat secara seksama, kami berada di luar wilayah TNBTS,” tambahnya.
Dia menjelaskan, siap mengembangkan kawasan wisata di Gunung Bromo untuk dijadikan lokasi wisata, tetapi ego sektoral baiknya diselesaikan terlebih dahulu.
“Saya sangat berharap Menteri Kehutanan dan Menteri Pariwisata datang bersama-sama ke Bromo, melihat langsung dan memberikan solusi,” ucapnya.
Pemerintah kabupaten berkepentingan pada pengembangan masyarakat lokal agar mereka mendapatkan manfaat dari tempat tinggalnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR, Hasan Aminuddin mengatakan, seharusnya kewenangan dikembalikan ke bupati karena menjadi daerah tuan rumah.
“Untuk pendapatan dari karcis saja, kabupaten hanya mendapat Rp 5.000 dari harga tiket sebesar Rp 37.500 yang ditarik TNBTS,” katanya.
Bukan soal hitung-hitungan pendapatan, intinya adalah bagaimana masayarakat di sekitar kawasan pariwisata bisa berkembang, ujarnya. “Seluruh pihak yang terkait mesti duduk bersama agar menyelesaikan permasalahan ini,” tuturnya. {Angga Pratama}