Atasi Kemikinan, Pemerintah Sulsel Dorong Kebijakan Sektor Kehutanan

Medialingkungan.com – Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menyelenggarakan pertemuan penyusunan dokumen kebijakan internalisasi sektor kehutanan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan rumah tangga miskin hingga 2 persen dari 806.350 menjadi 822.477 di Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Sulsel pada Senin (22/02).

Pemerintah bersama Sulawesi Community Foundation (SCF) beserta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Sulsel menuangkan kebijakan tersebut dalam Program Strategi Kebijakan Penurunan Kemiskinan Sulawesi Selatan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Sulsel, Abdul Haris menyampaikan bahwa saat ini terdapat 1.028 desa di Sulsel yang berada dalam kawasan hutan. Hal tersebut merupakan faktor utama yang menyebabkan angka kemiskinan mencapai 9,54% atau sekitar 806.350 rumah tangga.

Sebelumnya, Pemerintah bersama TKPKD telah merancang Peraturan Gubernur No 8 Tahun 2011 tentang penanggulangan kemiskinan, namun kebijakan tersebut masih sangat luas. “Dengan dibahasnya sektor kehutanan ini diharapkan akan menghasilkan program yang fokus pada pengentasan kemiskinan masyarakat desa dalam kawasan hutan yang mampu berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Sulawesi selatan hingga 2 persen,” jelasnya.

Sementara itu, Since Erna Lamba, perwakilan TKPKD Sulsel yang juga kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulsel mengatakan, tantangan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ialah sasaran dari program seringkali tidak tepat guna.

Since mengungkapkan, dalam merencanakan program kemiskinan harusnya disertai dengan riset yang mendalam terhadap daerah sasaran program, sehingga program dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di pedesaan.

“Kebiasaan kita selama ini, selalu merencanakan program di atas meja. Kita selalu menganggap bahwa kita telah paham keadaan rumah tangga miskin, sementara bertemu dengan mereka saja kita tidak pernah. Sehingga kebanyakan program tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Kita berharap dengan direncanakannya kebijakan sektor kehutanan sebagai solusi pengentasan kemiskinan dapat membantu TKPKD dan pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai program yang telah disusun,” jelas Since.

Berkaitan dengan internasilasi kebijakan (kehutanan), SCF yayasan yang fokus terhadap pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat sebelumnya telah berhasil mendorong internalisasi kebijakan sektor kehutanan di Kabupaten Barru melalui Pertauran Bupati No. 24 tahun 2013 tentang penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.

Abdul Syukur Ahmad selaku perwakilan SCF mengatakan, rencana Pemerintah Propinsi Sulsel untuk menurunkan angka kemiskinan sampai 2 persen harus memperhatikan potensi di sektor kehutanan dan membutuhkan dukungan dari semua pihak. Dengan kerjasama tersebut diharapkan terciptanya sinkronisasi program antar SKPD dan berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan seperti yang ditargetkan.

“Pemerintah secara khusus memperhatikan bidang kehutanan dan lingkungan hidup sebagai pintu masuk penanggulangan kemiskinan pada masyarakat desa sekitar hutan. Kerjasama antar SKPD juga dibutuhkan agar terciptanya sinkronisasi secara serius dalam melaksanakan program tepat sasaran pada rumah tangga miskin,” jelasnya. {Andri Nur Alam / Fahrum Ahmad}