Energi Terbarukan Berada di Tangan Pemerintahan Jokowi

Medialingkungan.com – Indonesia mengalami penurunan produksi batubara di tahun 2014. Produksi rata-ratanya sekitar 14% dalam rentang tahun tersebut. Menurun 8% atau sekitar 39 juta ton dibandingkan produksi pada tahun 2013. Hal ini dikarekanakan ada perusahaan tambang (terbesar ketiga) di Indonesia yang melakukan pemberhentian.

Pengurangan batubara bukan hanya Indonesia yang mengalami, tetapi Amerika Serikat (AS) dan China juga telah mengurangi produksi batubara, dikarenakan kualitas lingkungan hidup yang semakin buruk. China sudah mulai mengurangi impor batubara sejak tahun 2014 yang lalu.

Sepuluh dari 34 provinsi China membuat komitmen akan mengurangi penggunaan batubara pada tahun 2017 mendatang, dan melarang pembangunan PLTU batubara di kawasan ekonomi penting antara lain, Beijing, Shanghai, dan Guangzhou, seperti dilansir dari Greenpeace.

Selain itu, WHO melaporkan telah terjadi tujuh juta kematian tiap tahun karena pencemaran udara. Umumnya di negara berkembang.

Daerah tambang batubara Indonesia seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Bengkulu telah melaporkan tingginya penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA).

“Pencemaran udara berlebih sering sebagai hasil sampingan kebijakan tak berkelanjutan, termasuk sektor energi. Dalam sebagian besar kasus, strategi lebih sehat akan lebih ekonomis dalam waktu jangka  panjang karena berkurangnya ongkos kesehatan dan tercapainya perbaikan iklim, ujar Kordinator Kesehatan Publik, Lingkungan dan Faktor Sosial Kesehatan WHO, Dr. Carlos Dora.

Sedangkan Peneliti Dewan Nasional Perubahan Iklim mengungkapkan bahwa Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor energi di Indonesia mengalami pertumbuhan terbesar, akan melebihi emisi sektor kehutanan pada tahun 2030 mendatang.

Momentum Penurunan Penggunaan Batubara

Dalam momen penurunan batubara saat ini sebaiknya dipakai Pemerintahan Jokowi mengurangi produksi batubara demi perbaikan lingkungan hidup dan kesehatan warga di sekitar tambang dan pembangkit listrik batubara. Kendati 85% batubara di Indonesia saat ini hasil ekspor, namun peningkatan batubara untuk kebutuhan dalam negeri pada situasi global saat ini bukanlah suatu kebijakan yang progresif.

Program pembangkit listrik 35.000 MW dipatok pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, dimana 65% berasal dari pembangkit listrik batubara memperlambat Indonesia menuju pengembangan energi terbarukan. Untuk mencapai target tersebut, PLN perlu dana sebesar Rp545 trilyun selama empat tahun ke depan. Pada tahun ini pemerintah masih mensubsidi PLN sebesar 68,6 trilyun rupiah.

Sangat ironis bila pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pemerintahan Jokowi lalu dialihkan untuk pembangunan pembangkit dan infrastruktur batubara, seperti  pembangunan rel kereta api batubara di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.

Kebutuhan tambahan 200 juta ton batubara setiap tahunnya membuat Indonesia kian tertinggal dibanding negara ASEAN lainnya, seperti Filipina, pada tahun 2012 yang telah menghasilkan sekitar 41% penggunaan sumber energinya dari energi terbarukan. (PK)