Hasil INCAS Akan Dibawa ke COP21 Paris

 Hasil INCAS Akan Dibawa ke COP21 Paris

Pengukuran karbon menghasilkan data karbon pada biomassa pohon. (Gambar : James Maiden/CIFOR)


Medialingkungan.com – Mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 26 persen pada 2020 melalui upaya sendiri, dan 41 persen melalui bantuan internasional dalam kurun waktu yang sama merupakan komitmen kepala negara – yang kala itu masih dibawah pimpinan SBY sebagai presiden – dalam menanggapi protes internasional mengenai angka deforestrasi dan degradasi hutan di Indonesia yang meningkat tajam. Indonesia bahkan disebut sebagai salah satu pemilik kawasan hutan terbesar dunia dengan kecepatan deforestasi dan degradasinya yang masuk dalam kategori tertinggi di dunia.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Kehutanan pada Kabinet Kerja di bawah kontrol Siti Nurbaya terus melakukan upaya untuk mencapai target pada 2020 nanti. “Kita semua sadar bahwa deforestasi, degradasi, dan kebakaran hutan berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Dengan metode INCAS ini, kita bisa bergerak maju, setidaknya mendapatkan angka emisi dan tidak hanya berbicara,” kata Menteri Nurbaya pada seminar sosialisasi Indonesian National Carbon Accounting System (INCAS) di ruang rapat utama, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (27/03).

Siti Nurbaya mengungkapkan sistem pemantauan untuk mengukur emisi GRK telah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. INCAS atau Sistem Penghitungan Karbon Nasional Indonesia menjadi dasar sistem Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) negara untuk sektor lahan, yang diperlukan negara di bawah Kesepakatan Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC). Indonesia dikatakan telah menerapkan inisiatif konservasi dan perlindungan hutan atau dalam hal ini Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (REDD+).

Sementara itu, di ruang yang sama, Tom Harvey, Manajer Program INCAS dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) menyebutkan INCAS dirancang sebagai wahana tunggal nasional, “artinya sumber daya ini dapat digunakan sebagai satu sistem tersentralisasi yang menghasilkan dugaan GRK untuk semua kebutuhan pelaporan emisi Indonesia, bukan untuk kebutuhan mengembangkan dan mengoperasikan beberapa sistem individual berbeda,” sebutnya.

Secara spesifik INCAS berperan untuk menyatukan dan mengkombinasikan data spasial, biofisika dan tata kelola (good governance) terbaik yang dimiliki seluruh Negara di dunia dalam menghitung perubahan stok karbon dan emisi gas rumah kaca dalam sektor kehutanan, pertanian, dan sektor lahan lain di Indonesia.

INCAS menggunakan pendekatan Tier 3 untuk lahan hutan yang mencakup model keseimbangan masa karbon, dan pendekatan tipe Tier 2 untuk lahan gambut; keduanya menggunakan data spesifik national. “INCAS adalah sebuah kerangka terbuka, transparan dan terus dikembangkan, yang dirancang untuk menggabungan data dan teknologi baru saat tersedia,” kata Harvey.

Three tier atau Tier 3 merupakan konsep yang menggunakan pendekatan client server programming atau dengan kata lain konsep pemrograman yang terdiri dari 3 komponen logic layer yang saling berkaitan.

Metode INCAS yang secara resmi digunakan sebagai sistem MRV Indonesia ini telah diterapkan pertama kali di Kalimantan Tengah sebagai site percontohan untuk wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Data yang direkapitulasi dikumpulkan antara tahun 2000 hingga 2011 – dan hasilnya – menunjukkan variasi tahunan signifikan emisi dan penyerapan GRK di Kalimantan Tengah, yang mengindikasikan masalah seputar tata kelola historis lahan, praktik saat ini, dan pola cuaca – seperti tahun kering dan insiden kebakaran.

Untuk pertama kalinya, hasil pengukuran ini mengakomodir profil emisi GRK yang dipecah menjadi elemen pembentuk perubahan stok karbon hutan, emisi non-CO2 dari terbakarnya biomassa, emisi CO2 dan non-CO2 dari tanah mineral, oksidasi biologis dan N2O langsung, karbon organik terlarut dan emisi CH4 dari gambut terganggu, serta emisi CO2 dan non-CO2 dari kebakaran gambut.

Dari penerapan metode INCAS diperoleh data bahwa tahun dengan total emisi GRK terbesar yang dihasilkan di Kalimantan Tengah terjadi pada tahun 2006 dengan 195 juta t CO2-e. Dan yang terendah pada tahun 2010 dengan 74 juta t CO2-e.

Tingginya emisi lahan gambut Kalimantan Tengah diakibatkan penggundulan dan pengeringan lahan gambut di tahun sebelum periode laporan (sebelum tahun 2000), sehingga wilayah tersebut sangat rentan teroksidasi dan menimbulkan kebakaran. Demikian hasil pelaporan tersebut dipublikasikan.

Siti Nurbaya juga menginstruksikan kepada para stafnya untuk segera melengkapi estimasi emisi dan penyerapan GRK dari seluruh hutan dan lahan gambut di Indonesia. Laporan itu nantinya akan diserahkan sebagai pokok laporan yang akan diserahkan pada Konferensi Iklim PBB (COP21) di Paris, Desember 2015.

Pada pertemuan tersebut, seluruh rincian laporan pengukuran yang dihasilkan dari tiap Negara akan menjadi rekomendasi dalam upaya merancang aksi mitigasi perubahan iklim sebagai syarat yang diberikan oleh UNFCCC kepada seluruh Negara – hasil keputusan dari COP20 di Lima, Peru, Desember 2014.

Siti Nurbaya berharap penetapan INCAS sebagai sistem MRV resmi Indonesia untuk sektor lahan akan meningkatkan keyakinan investor dalam aktivitas REDD+ di Indonesia. “Kita akan lebih memiliki perhitungan emisi sebelum COP Paris (pada Desember 2015),” kata Menteri Nurbaya. “Bahkan, kita ingin mewujudkan itu sesegera mungkin.” (Fahrum Ahmad)


Redaksi Medialingkungan.com

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *