IESR: RPJMN 20015-2019 Tak Pro-Lingkungan Hidup

Medialingkungan.com – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dinilai tak konsekuen terhadap penurunan emisi, adaptasi, dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Demikian yang diutarakan pihak Institute for Essential Service Reform (IESR). Ia menialai bahwa dalam RPJMN, esensi penangan efek rumah kaca tidak terlirik oleh pemerintah, padahal Indonesia merupakan pemimpin untuk Asia Tenggara dalam kongres perubahan iklim dunia.

Feby Tumiwa selaku Direktur IESR mengungkapkan, RPJMN 2015-2019 masih kurang mengakomodasi berbagai isu penting di sektor sumberdaya alam dan lingkungan.

Ia menambahkan bahwa RPJMN 2015-2019 cenderung tidak memebri kejeasan terkait ancaman perubahan iklim sebab sebagian besar dari RPJMN tersebut lebih membuka ruang untuk peningkatan investasi.

“Saya melihat ya tidak concern (perhatian) terhadap isu perubahan iklim ini,” kata Faby kepada wartawan di Jakarta, Rabu (04/02).

Menurut Faby, titik fokus pemeintah masih berputar-putar pada penyempurnaan instrumen-instrumen investasi. Salah satunya penerapan perizinan satu atap pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kendati dinilai cukup positif dalam rangka transparansi dan kemudahan investasi, namun pertimbangan persoalan lingkungan hidup kurang direspon secara agreif.

Faby sanksi terhadap target pemerintah yang berkomitmen untuk pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada tahun 2020 mendatang. “Jadi, visi perubahan iklim memang tidak terlalu terefleksi di dalam RPJMN ini,” sebutnya.

Terkait dengan fokus dalam rangka penurunan emisi GRK, Feby berasumsi bahwa diperlukan badan khusus ynag bekerja untuk targetan itu. Badan Pengelola Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (BP-REDD+) dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) — yang tugas dan fungsinya kini diambil alih oleh Kementerian LHK tentu menambah beban baru terhadap pemeintah. Fokus pemerintah akan terbagi-bagi. Dan isu perubahan iklim menjadi tak terkawal secara massif. (MFA)