Jokowi Masih Perlu Benahi Implementasi SVLK

 Jokowi Masih Perlu Benahi Implementasi SVLK

Sejumlah pengrajin mebel membuat kursi untuk dipasarkan (Gambar: pusatmebel)


Medialingkungan.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menghapuskan kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dinilai sebagai langkah yang salah. Pasalnya, kebijakan SVLK pada kenyataan saat ini sangat membantu pertumbuhan industri kayu atau mebel yang ada di Indonesia. Karenanya, SVLK sudah sepantasnya untuk dipertahankan sebagai kebijakan yang mendukung industri mebel.

Saat ini, masih banyak pengusaha UKM yang merasakan kerumitan proses SVLK serta rawan ditunggangi oknum tertentu untuk melakukan pungutan liar. Sementara, bila wacana penghapusan SVLK ini dilanjutkan maka upaya yang telah ditempuh Indonesia bertahun-tahun dalam mengatasi pembalakan liar akan mundur kembali.

“Hingga saat ini pembalakan liar masih merupakan salah satu kontributor terhadap deforestasi dan kerusakan hutan. Penerapan SVLK bagi industri mebel dan kerajinan akan menutup peluang masuknya kayu yang tidak jelas asal usulnya,” ujar Direktur Konservasi WWF Indonesia, Arnold Sitompul, seperti yang dilansir Bisnis, Senin (20/04).

Arnold mengungkapkan, SVLK merupakan instrumen yang diperlukan dalam menata perdagangan dan pergerakan kayu untuk mendorong tata kelola yang baik di sektor kehutanan. Maka, pembenahan implementasi SVLK ini penting karena akan berdampak pada upaya mempertahankan Indonesia sebagai negara pengekspor produk kayu ketiga terbesar ke pasar Eropa, katanya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya mengatakan bila SVLK dihapus akan menjadi risiko yang cukup tinggi. Ia menambahkan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk membuat prosedur SVLK yang lebih mudah. “Contoh Trading House kayu,” ucap Siti.

Menurut data Kementerian Perdagangan, hingga saat ini dari 3500 UKM meubel dan kerajinan tercatat hanya 637 perusahaan yang telah mendapatkan SVLK.

Saat ini, keluhan yang dirasakan pengusaha terkait proses mendapatkan SVLK, yakni proses yang sulit dan mahal dalam pembuatan Ijin Usaha Industri (IUI), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). (Angga Pratama)


Redaksi Medialingkungan.com

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *