KPUD Dituntut Memastikan Isu Lingkungan Hidup Masuk Bahasan Debat Kandidat

Medialingkungan.com – Pemilihan kepala daerah serentak tersisa sekitar 8 pekan lagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyiapkan hasil identifikasi sejumlah isu lingkungan di tiap daerah untuk diangkat menjadi bahasan dalam debat kandidat calon kepala daerah.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengatakan, pihaknya telah mengidentikasi sejumlah isu besar, seperti kebakaran hutan dan pertambangan, utamanya untuk galian C yang telah menyebabkan pelanggaran HAM dengan keterlibatan penegak hukum.

Husni juga menambahkan, sesi debat bukan sebagai ajang menentukan preferensi pemilih untuk memastikan siapa di antara calon yang mampu melakukan pembangunan daerah disertai pelestarian sumberdaya alam.

Namun, ia menilai bahwa sangat penting untuk setiap calon menuliskan perhatian terkait ini dalam visi misi dan program kerja. “Dokumen itu jadi resmi manakala terpilih,” ungkap Husni dikutip dari Mongabay Indonesia (16/10).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Abetnego Tarigan, berharap, isu lingkungan terintegrasi dalam pilkada mendatang hingga masyarakat cerdas memilih calon kepala daerah.

Ia menegaskan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 5.600 desa yang mengalami bencana ekologis. Hampir tak ada kabupaten terbebas dari kerusakan lingkungan. Belum lagi soal kebakaran hutan dan tata kelola sumber daya alam yang kacau. Semua tak mungkin diperbaiki kalau kepala daerah terpilih tak punya komitmen.

Senada dengan itu, Direktur Pusat Kajian Korupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Mochtar mengatakan, dalam pilkada serentak pada Desember mendatang, banyak calon lama yang masih mengajukan diri.

Ia juga mengungkapkan, seharusnya, incumbent bisa ditelusuri kinerjanya dengan melihat apa saja yang telah dilakukannya saat menjadi kepala daerah.

“Apakah punya komitmen kuat terhadap penyelamatan lingkungan hidup atau tidak? Data kerusakan lingkungan bisa disandingkan — Mayoritas tinggi. Menarik untuk didiskusikan dalam debat calon nanti. Komisi Pemilihan Umum Daerah harus memastikan item soal lingkungan hidup masuk pembahasan,” ungkapnya. {Iswanto}