Menhut-LH Optimalkan HHBK

 Menhut-LH  Optimalkan HHBK

Menteri LH dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar Meninjau Potensi HHBK di Salah Satu Hutan Indonesia (Gambar: detik)


Medialingkungan.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) di Indonesia belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Seperti halnya madu hutan yang berada di pulau Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua merupakan madu kualitas nomor dua terbaik di dunia, namun pemanfaatannya belum optimal.

“Ketika madu hutan tersebut dapat diproduksi dan diekspor keluar negeri maka memiliki nilai ekonomis yang tinggi yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat,”kata Siti, saat berkunjung ke Yogyakarta, Rabu kemarin (19/11).

Dia menambahkan, tidak hanya madu yang bisa menghasilkan – tetapi potensi ikan arwana yang hidup di kawasan hutan pedalaman di Kalimantan juga punya nilai jual tinggi di pasar domestik dan internasional. Namun demikian, karena belum ada aturan yang jelas terkait pemanfaatan ikan arwana tersebut sehingga kita tidak bisa mengoptimalkannya.

Menteri LH dan Kehutanan ini mengatakan kita sedang menggodok sebuah aturan agar HHBK ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang nantinya akan berdampak perbaikan pada ekonomi masyarakat atau meningkatnya penghasilan masyarakat.

Perempuan kelahiran 28 Juli 1956 ini juga menargetkan akan terus memperbaiki hutan yang sudah gundul– daerahaliran sungai yang kritis dengan penanaman pohon sebanyak mungkin. Menurutnya, ada kesan program penanaman pohon belum terlihat dampak positifnya.Ia menerangkan, Kita sedang memikirkan jenis pohon yang ditanam dalam kurun waktu 4 tahun kedepan sudah terlihat seperti hutan.

Lanjutnya, Kementrian yang dipimpinnya saat ini sedang mengevaluasi berbagai perizinan terkait pemanfaatan hutan milik negara atau hutan rakyat agar kedepannya tidak ada lagi pembabatan hutan dan illegal logging.

“Perizinan akan kita tinjau ulang– termasuk pembuatan perizinan pada Kementerian LH dan Kehutanan yang butuh waktu lama akan coba dipersingkat waktunya, agar tidak ada lagi kasus masyarakat yang menjual hasil hutan miliknya, jika masih ada yang melakukan hal itu maka akan berurusan dengan pihak yang berwajib,” tandasnya. (AH)


Redaksi Medialingkungan.com

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *