Edukasi Tempat Sampah Terpilah Tanamkan Kepedulian Lingkungan Sejak Dini di SD 3 Bila Lagading
Pemerintahan Baru Didorong untuk Membangun Poros Maritim
Suasana Seminar Nasional dan Workshop Maritim di Balai Kartini, Kabupaten Banteng, Sulawesi Selatan pada 1-3 Oktober 2014 (Gambar: Imam)
Medialingkungan.com – Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) telah berkomitmen untuk membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia abad ke-21. Untuk mewujudkan komitmen ini, Jokowi-JK didesak membangun poros maritim yang berbasis pada rute atau jalur rempah-rempah.
Pengembangan sektor maritim dikatakan mampu mendongkrak benefit perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan penyampaian pendiri Archipelago Solidarity Dipl-Oek, Engelina Pattiasina, dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Relawan Indonesia Timur di Graha Bethel, Jakarta pada Jumat (03/10).
Engelina menjelaskan bahwa bangsa Indonesia memilik sejarah maritim yang kuat. Dalam sejarah maritim tersebut, jalur rempah-rempah terbukti berabad-abad lalu mampu mengontrol ekonomi dunia dan menghubungkan kota-kota utama di dunia dan di Nusantara.
Disebutkan Engelina bahwa Perdagangan rempah-rempah dan produk-produk alam lainnya dalam jalur rempah-rempah ini akan meningkatkan rotasi dan reproduksi ekosistem, seperti lada, pala, cengkih, damar, cendana, kayu manis, hutan, bambu, lontar, jagung, sagu, enau, gaharu, pinang, kakao, kopra, vanili.
“Selain itu, upaya-upaya pemulihan dan penyehatan ekosistem kelautan dapat ditingkatkan. Sebagai negara kepulauan, pembangunan poros maritim berbasis rute rempah akan mengawal kedaulatan negara RI dan pemulihan atau penyehatan ekosistem negara RI, yang meningkatkan manfaat pembangunan ekonomi maritim,” katanya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa dalam hal ini diharapkan agar strategi maritim jalur rempah-rempah ini dimulai dari kawasan timur Indonesia. Dia memaparkan enam nilai strategis yang akan diperoleh Indonesia dan KTI.
Pertama, poros maritim RI dan dunia dari Papua, Maluku, NTT, dan sekitarnya sangat bermanfaat bagi kawasan timur dan daya-saing negara RI. Luas KTI berkisar 68 persen dari luas wilayah negara RI, yang sangat sesuai strategi ekonomi pesisir dan kelautan.
Kedua, KTI memiliki tradisi maritim level dunia ratusan tahun. Penduduk di Maluku sangat kuat memiliki kearifan dan tradisi maritim. Sejak abad 4 masehi, KTI memasok kebutuhan-kebutuhan dunia seperti lada, pala, cengkih, damar, merica, kayu manis, cendana, kayu-kayu, dan berbagai komoditas lainnya. Penguasan maritim Nusantara dan perdagangan Asia-Afrika-Eropa selama 400 tahun oleh VOC, Belanda dan Inggris selama 1602-1945 berbasis zona Nusantara dari KTI saat ini.
Ketiga, hingga awal abad 21, sekitar 1.700 pulau besar dan kecil dari luas 705.645 km persegi Provinsi Maluku dan Papua memiliki titik geostrategis di Asia Pasifik. Maluku dan Papua adalah ruang terdepan Indonesia terhadap klaim tumpang-tindih dari enam negara terhadap Laut Tiongkok Selatan di Asia Pasifik.
Keempat, zona KTI memiliki kekayaan mineral strategis. Gerakan tektonik kerak lempengan Samudra Pasifik dan Australia jutaan tahun membuat Maluku dan Papua “terjepit” antara kedua lempengan raksasa ini. Instrusi batuan-batuan asidik menyebabkan mineralisasi logam-logam dasar, seperti tembaga, emas, batu bara, gambut, aluminium, nikel, kronium, kobalt, besi, timah, mangan, merkuri, timbel, tungsten, dan seng .
Kelima, secara historis, sejak abad 16 masehi, arsitektur, pelabuhan, benteng, dermaga, dan kamar dagang dibangun karena perdagangan rempah-rempah. Jalur kolonial dunia, yang mula-mula diberlakukan Inggris di Banda abad 16, menjual barang, jasa, pengetahuan, dan informasi di Batavia, Ambon, Malaka, Manila, Taiwan, Makau, Hong Kong, San Salvador, Deshima atau Nagasaki, Jepang. Bukti arkeologis menunjukkan sejak 3.000 tahun silam, rempah asal Maluku dijualbelikan ke Persia.
Keenam, menghidupkan kembali jalur-jalur maritim berbasis rute-rute rempah-rempah akan memulihkan ekosistem RI dan dunia.
Sejalan dengan alasan tersebut, pada Seminar Nasional Kemaritiman yang dilangsungkan pada 1-3 Oktober 2014 di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, disimpulkan bahwa pengembangan sektor maritim dapat menghasilkan 4 kali APBN RI atau sekitar Rp 12 ribu trilliun. Demikian yang diungkapkan oleh Pakar Kemaritiman, Prof Jamaluddin Jompa PhD pada sesi panel besama para peserta.
Hal serupa disampaikan oleh Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), Sudirman Saad, dalam sambutannya ia ungkapkan bahwa Indonesia sangat dikenal dengan kejayaan masa lalu di sektor maritim. Kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Mulawarman dan Majapahit adalah corong kemaritiman di dunia.
“Frame dan pandangan masyarakat tentang kejayaan masa lalu itu harus dibangkitkan kembali, indicator kemiskinan harus diubah, kita harus mencontoh Australia yang masyarakatnya dikatakan ‘mampu’ jika jumlah konsumsi ikannya lebih banyak daripada daging sapi dan lainnya, berbanding terbalik dengan Indonesia” ungkapnya.
Untuk itu, menurutnya pola pikir kemaritiman merupakan hal paling mendasar untuk dibangun di masyarakat. (MFA)