Sejumlah Calon Kepda di Sumsel Tutup Mata Pada Persoalan Hutan

Medialingkungan.com – Pilkada serentak yang menyisahkan dua pekan lagi sampai saat ini calon pemimpin kepala daerah (kepda) di tujuh Kabupaten di Sumatera Selatan (Sumsel) belum ada yang menyatakan atau transparansi dalam mendukung keberadaan masyarakat adat serta menyelesaikan konflik lahan dan menjaga kelestarian hutan.

“Sampai saat ini belum ada yang menyatakan diri atau melakukan kontrak dengan kami dalam melindungi masyarakat adat,” ujar Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumsel, Rustandi Ardiansyah.   

Menurut dia, sudah ada calon bupati di Kabupaten Ogan Ilir (OI) dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menyampaikan secara lisan untuk mendukung keberadaan masyarakat adat. Namun, itu masih dianggap belum terbuka ke masyarakat – semestinya ada kontrak politik ke lembaga pegiat lingkungan.

Bagaimana jika tidak ada pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Ogan Ilir (OI), Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, OKU Selatan, Musirawas, dan Musirawas Utara? “Pilihan terburuk, mungkin masyarakat adat akan memilih golput, karena para calon tidak berpihak pada persoalan lingkungan hidup,” kata Rustandi, seperti yang diberitakan Mongabay, Jumat (27/11).

Senada dengan Rustandi, Adio Syafri dari Hutan Kita Institute (HaKI) menyatakan bahwa belum ada calon kepala daerah di tujuh kabupaten di Sumsel yang menyatakan secara terbuka soal dukungannya terhadap masyarakat adat.

“Padahal hampir seluruh dunia menyoroti kasus kebakaran hutan yang tengah terjadi,” ucapnya.

Jika memang tidak ada pasangan calon kepala daerah yang menunjukkan sikap pembelaan terhadap masyarakat adat termasuk persoalan lingkungan hidup, golput merupakan hal wajar, katanya.

“Wajar saja jika nantinya masyarakat melakukan golput karena tidak ada jaminan dari para calon pemimpin dalam perlindungan hutan dan kelestariannya,” tuturnya.

“Politik itu kan pertarungan kepentingan,” tambahnya.

Sementara itu, Tarech Rasyid dari Universitas Ida Bajumi (IBA) Palembang menilai sangat sulit mengharapkan jaminan dari partai politik terhadap para calon kepala daerah untuk mengatasi berbagai persoalan di Indonesia, khususnya di Sumsel. Misalkan lingkungan hidup, korupsi, apalagi masyarakat adat.

“Ini sebagai akibat lemahnya posisi tawar masyarakat sipil. Tidak heran, mereka tidak mau atau tidak terpikir untuk melakukan kontrak politik dengan masyarakat sipil untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada,” ujarnya. {Angga Pratama}