Surat Gubernur Jawa Tengah Pojokkan Masyarakat

 Surat Gubernur Jawa Tengah Pojokkan Masyarakat

Sejumlah warga yang melakukan aksi dan tetrikal agar pemerintah menghentikan proyek yang mengancam kehidupan para petani dan nelayan, aksi tersebut dilakukan di depan Istana Presiden Jakarta Rabu (03/06) (Gambar: mongabay)


Medialingkungan.com – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo resmi mengeluarkan surat persetujuan penetapan pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Batubara di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Surat tersebut mengakibatkan masyarakat yang mempertahankan lahan pertanian mereka dari megaproyek energi batubara, kini akan dipaksa menyerahkan lahan tersebut kepada pihak PT. Bhimasena Power Indonesia melalui PT. PLN (Persero).

Surat yang ditandatangani oleh Ganjar Pranomo ini semakin memojokkan masyarakat Desa Karengeneng, Ujungnegoro dan Ponowerang dalam mempertahankan lahan pertanian mereka dari rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap bertenaga batubara (PLTU) Jawa Tengah 2×1.000 MW di Kabupaten Batang seolah-olah Gubernur Ganjar menyetujui penyerahan lahan tersebut. 

Empat tahun mereka berjuang mempertahankan lahan dan menolak pembangunan PLTU tersebut. Warga telah menyampaikan suara mereka ke hampir semua instansi terkait seperti Kementerian Perekonomian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Komnas HAM, termasuk pihak J-Power dan Itochu sebagai pemenang tender pembangunan ini.

Tidak hanya itu, mereka juga telah mendatangi Japan Bank for International Cooperation (JBIC), sebagai pemberi dana pembangunan proyek Rp30 triliun. Berbagai aksi penolakan pun juga telah dilakukan, namun alih-alih mendengar suara warga Batang, Pemerintahan Jokowi-JK sepertinya lebih mengutamakan kepentingan korporasi dan para investor proyek.

“Melalui surat keputusan Gubernur nomor: 590/35 Tahun 2015 tentang persetujuan penetapan pengadaan tanah sisa lahan seluas 125.146 M2. Artinya, Negara akan melegalisasi perampasan tanah ini untuk pembangunan proyek energi kotor ini,” ujar Juru Kampanye Energi Greenpeace Indonesia, Desriko, seperti press rilis Greenpreace Indonesia yang diterima Medialingkungan.

Desriko menyayangkan sikap Gubernur Ganjar yang memaksakan pembangunannya padahal proyek ini dapat mengancam kedaulatan pangan di kabupaten Batang karena menjadikan lahan persawahan produktif masyarakat menjadi lokasi proyek PLTU.

Selain itu, nelayan tradisional di sepanjang pantai dan perairan Ujungnegoro-Roban akan terkena dampak dari beroperasinya PLTU ini, apdahal  perairan Batang merupakan salah satu perairan paling kaya ikan di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah, katanya.

Jika proyek ini tetap dipaksakan, kata Desriko, Presiden Joko Widodo akan gagal memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia petani dan nelayan di daerah itu. Pembangunan PLTU Batang di kawasan perairan produktif dan kawasan tangkap ikan juga bertolak belakang dengan Nawacita dalam mewujudkan kedaulatan pangan, mewujudkan kemandirian ekonomi serta melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara sebagaimana yang dimuat dalam 9 (sembilan) program Nawacita visi pembangunan Jokowi kemarin.

PLTU Batubara Batang akan mengambil sekitar 226,4 hektar lahan produktif persawahan milik masyarakat.  Presiden Jokowi dan Gubernur Ganjar seharusnya belajar dari pengalaman yang terjadi pada lokasi PLTU Batubara lain di Jawa, dimana petani dan nelayan menjadi korban pertama dari proyek energi kotor batubara ini.

Semestinya pemerintah mesti beralih ke sumber energi terbarukan yang bersih dan berkelanjutan. Presiden Jokowi juga harus memastikan kesejahteraan dan keselamatan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan, bukan justru menyengsarakan dan membahayakan masyarakat. (Press Rilis)


Redaksi Medialingkungan.com

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *