Tanpa Roadmap, Pembangunan Hutan Indonesia akan Lambat

Medialingkungan.com – Sistem tata kelola hutan Indonesia masih menemui sejumlah masalah, sehingga pembangunan kehutanan kita masih dinilai buruk oleh para praktisi lingkungan, bahkan oleh pengusaha yang bergerak di bidang kehutanan.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto mengatakan, ketiadaan roadmap pengelolaan kehutanan menjadi pangkal masalah merosotnya daya saing industri ini menjelang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

“Padahal Indonesia dapat memprioritaskan sektor ini sejak 2008. Namun, tidak ada langkah pembenahan berarti. Bahkan, antar kementerian saja belum sepakat soal ekspor log dan nilai tambah. Bagaimana kita bisa menghadapi MEA 2015?” ujar Purwadi.

Dia juga menambahkan, infrastruktur masih menjadi persoalan berat yang harus dihadapi pelaku usaha kehutanan yang semakin menekan daya saing industri kehutanan Indonesia, baik menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 maupun dengan raksasa lain di sektor ini seperti China.

Isu lingkungan (green issue) adalah isu sentral utama yang berterkaitan dengan masalah akselerasi produksi hasil hutan yang menimbulkan kekhawatiran dari pasar internasional terkait perubahan iklim.

Bercokolnya Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia juga dipengaruhi pengalihan lahan hutan menjadi lahan perkebunan. Konversi besar-besaran ini terjadi di banyak daerah seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat — yang melompati regulasi alih fungsi lahan dan ketidaktegasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam memonitor hal ini.

Sejumlah fakta terkuak bahwa luas kawasan hutan yang dilansir oleh kementerian LHK seringkali tidak sesuai dengan keadaan di lapangan, demikian yang dikatakan Ikarurul Ahrul, Koordinator Layanan Pemetaan Partisipatif, Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM) sore tadi (30/01).

“Kami menemukan sejumalah permasalahan ketika hendak melakukan pengukuran potensi hutan di sejumlah wilayah seperti di Kab. Maros dan Kab. Bantaeng. Peta yang dimiliki dinas kehutanan tidak terupdate secara berkala. Sehingga kami cenderung melakukan pengkuran ulang,” ungkapnya, saat medialingkungan.com menemuinya di Makassar.

Menurutnya, sistem satu peta (one map) yang diintegrasikan secara nasional sebagai acuan dasar penting dan mendesak untuk dilontarkan. “Kita membutuhkan suatu roadmap menyeluruh atau satu acuan dengan akurasi yang tinggi dan terus diperbarui untuk mendukung analisis lapangan dalam perencanaan dan pengkajian strategi yang tepat untuk mengelola hutan,” tambahnya. (MFA)