Telusuri Arus Uang dengan Kemungkinan Resiko Berbasis Lokasi  

 Telusuri Arus Uang dengan Kemungkinan Resiko Berbasis Lokasi  

Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat (Gambar: James Morgan)


Medialingkungan.com – Debat publik dalam menjawab pertanyaan tentang seberapa penting mengetahui ke arah mana uang saling bertukar dan bermuara – dalam kaitannya dengan popularitas komoditas pertanian yang saat ini gencar melakukan diversivikasi dengan ekspansi ke pasar-pasar baru, memungkinkan timbulnya kontradiksi internal dan justru berubah dengan cepat.

“Seberapa tepat para investor mengetahuinya?,” ungkap Michael Dwyer, rekan post-doctoral Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) yang berbasis di Lao PDR. “Mengevaluasi risiko berbasis lokasi selama ini menjadi bagian dari proses uji tuntasnya.”

Kelapa sawit, kedelai, jagung, dan tanaman pangan fleks lainnya atau tanaman yang digunakan untuk beragam tujuan, termasuk makanan, menjadi tersohor dalam tahun-tahun terakhir.

Tetapi ketika deforestasi, perampasan lahan dan berbagai peristiwa seperti kebakaran hutan dan kabut asap telah semakin menjadi bagian dari debat publik, risiko berbasis lokasi menjadi semakin diperdalam.

“Para pendukung petani kecil dan perlindungan hutan, dibantu dengan perbanyakan usaha data terbuka dan berbagai alat pemetaan daring, semakin memperdebatkan bahwa para investor perlu untuk memperhatikan risiko berbasis lokasi dengan jauh lebih serius,” tambahnya.

Namun, menurut Dwyer ini sebuah masalah yang rumit. Meskipun deforestasi dan konflik-konflik lahan memiliki sejarah yang panjang dalam produksi komoditas, buramnya jejaring produksi dan perdagangan umumnya menjadikannya sulit untuk para investor menjadi terlalu mendesak dalam menanyakan ke mana perginya uang mereka – sering kali, para ekonom mengarahkan para investor untuk tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan sukar tentang dampak lokal dari berbagai perusahaan.

Dwyer juga mengungkapkan bahwa hal tersebut mulai berubah. “Sebagaimana yang diperlihatkan dalam acara-acara terbaru di sektor kehutanan,karet, gula dan sektor lainnya, berbagai perusahaan dan investor mereka lebih banyak meninjau dampak berbasis lokasi melalui kerangka kerja risiko finansial berbasis lokasi,” tulisnya dalam lansiran CIFOR.

Dalam suatu studi baru-baru ini yang dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan lebih luas mengenai pilihan ekonomi dan imbal-balik untuk  REDD+ di Asia untuk Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), “saya memandang pada seberapa jauh kemungkinannya untuk menggunakan data yang tersedia untuk publik untuk melacak dolar investasi bagi banyak lokasi spesifik di berbagai sektor komoditi kunci di Asia Tenggara.”

Hasilnya menunjukkan, sambung Dwyer, berbagai tantangan signifikan yang saat ini mengonfrontasi berbagai usaha untuk menautkan spasial (ruang) dengan data finansial. Tetapi data-data tersebut juga menyoroti sejumlah peluang, dan menyarankan bahwa bahkan dalam konteks saat ini, mengikuti uangnya tidak selalu sesukar yang diduga.

EKONOMI HIJAU TELAH LAMA MENJADI JANTUNG PEREKONOMIAN INDONESIA. Sistem kelolayang mengarusutamakan pengelolaan pada mekanisme yang transparantif mendorong peneliti untuk melihat keterbukaan informasi yang disediakan, utamanya untuk sektor perkebunan, seperti kelapa sawit. Kendati sektor kelapa sawit telah membantu pemerintah dalam memelihara derajat otonomi secara signifikan, namun menurut Dwyer konsesi kelapa sawit telah muncul sebagai suatu tantangan utama dalam tata kelola.

“Dan karena banyak wilayah konsesi kelapa sawit mengandung daerah lahan luas yang diklaim secara lokal dan hutan bernilai tinggi – di Kalimantan saja, rasio lahan konsesi kelapa sawit terhadap perkebunan kelapa sawit secara kasar adalah 10-banding-1 – berbagai keputusan sektor swasta tentang bagaimana mengembangkan daerah-daerah ini memiliki dampak utama: secara ekonomi, lingkungan dan politik,” jelasnya.

Menurutnya, sektor swasta dapat dipisahkan dan dispasialkan dengan mengacu-silang nama-nama perusahaan yang memiliki konsesi lahan negara dengan nama-nama perusahaan yang menyingkapkan informasi kepada para investor mereka.

Namun, dari 1220 konsesi kelapa sawit yang tersedia dalam data CIFOR saat ini untuk Kalimantan, hanya 11 yang dipegang oleh beberapa perusahaan yang nama-namanya muncul dalam penelitian yang dilakukan tentang investasi pada perusahaan yang terdaftar secara publik. “Ini menunjukkan kesulitan relatif dari mengikuti uangnya ke lokasi-lokasi tertentu – sedikitnya tanpa lebih banyak informasi.”

“Namun, gambaran yang relatif buram yang ditampilkan di atas mulai berubah, dengan sedikit penelitian tambahan,’ tambah Dwyer.

Tim Komoditas Pengawas Hutan Global (Global Forest Watch Commodities) dari World Reousrces Institute (WRI), sebagai bagian dari usaha yang lebih luas untuk menciptakan transparansi di sektor-sektor komoditas terkait deforestasi, telah mulai mengelompokkan berbagai perusahaan pemegang konsesi berdasarkan pemiliknya; hasilnya, ditunjukkan dalam peta berikutnya, memungkinkan acuan silang pada derajat yang lebih tinggi – 152 dari 1220 konsesi di Kalimantan, dan 179 dari 1845 konsesi secara nasional.

Hal ini menyarankan bahwa sudah memungkinkan untuk “mengikuti uangnya” dari para investor berbagai perusahaan publik sampai lokasi konsesi tertentu pada skala yang signifikan. “Dengan lebih banyak penelitian, atau bahkan dengan penyingkapan yang diatur mengenai berbagai hubungan perusahaan, akan lebih banyak lagi yang mungkin,” ungkap Dwyer.

Sementara itu, kampanye Global Witness terhadap dua perusahaan karet Vietnam menyoroti keterlibatan para investor Eropa dalam rantai komoditas mereka; banyak diskusi dengan sedikitnya satu dari perusahaan ini mengarah pada terciptanya tahun terakhir dari suatu mekanisme mitigasi konflik lahan untuk masyarakat selokasi. (Fahrum Ahmad)


Redaksi Medialingkungan.com

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *