Tutup Keran Kebakaran, UU Lingkungan Hidup Segera Direvisi

 Tutup Keran Kebakaran, UU Lingkungan Hidup Segera Direvisi

Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera didominasi oleh titik api yang berada pada wilayah konsesi (Gambar: Dok)


Medialingkungan.com – Sudah hampir 2 dekade kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menjadi momok tahunan. Hal ini menegaskan kehadiran negara dalam mengatasi “penyakit” ini dinilai tidak mujarab, bahkan seolah melakukan pembiaran.

Menepis tudingan itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih menyisakan celah untuk melakukan pembakaran lahan.

 “UU itu perlu direvisi sebagai bagian dari upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan,” katanya di Jakarta, Minggu (13/09). Hal itu – yang menurutnya – menjadi penyebab kejadian kebakaran hutan dan lahan yang selalu berulang selama 18 tahun terakhir.

Pada Pasal 69 ayat 2 UU No 32/2009 dinyatakan bahwa pembakaran lahan diperbolehkan dengan luas maksimal 2 hektare (ha).

Namun, pembakaran yang dilakukan acap kali tak terkontrol. Ditambah lagi kewajiban membuat sekat bakar hampir tidak pernah dilakukan. Hal itu membuat api sangat mudah menyebar, apalagi jika hembusan angin cukup kuat.

Kecerobohan membakar hutan dan lahan, kata Siti, merupakan cara tersebut sangat murah dan terjangkau oleh masyarakat untuk membuka lahan karena jika menggunakan peralatan mekanis, dana yang dibutuhkan untuk membuka lahan bisa mencpai Rp5 juta per hektare. “Kalau dibakar paling hanya ratusan ribu rupiah untuk lahan berhektare-hektare,” ujar Menteri.

Menyikapi kecerobohan itu, Siti berupaya membuat skema khusus bagi masyarakat yang tidak membakar lahan melalui insentif — dengan menyediakan pembiayaan tanpa bunga atau membantu masyarakat melakukan pembukaan lahan secara mekanis. “Insentifnya seperti apa nanti akan di detilkan,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan, analisis citra satelit dan pantauan lapangan menunjukkan bahwa sebaran titik api didominasi di wilayah perkebunan. Untuk itu, ia mengimbau agar semua pemegang konsesi pengelolaan lahan wajib melakukan perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di arealnya masing-masing. (Fahrum Ahmad)


Redaksi Medialingkungan.com

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *