Walhi: Pengalihan dari BBM ke BBN Berbasis Lahan Dinilai Keliru

Medialingkungan.com – Wahana Lingkungan Hidup Iindonesia (Walhi) menilai Langkah pemerintah untuk mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Nabati (BBN) berbasis lahan dinilai keliru, jika kita meninjau dari sisi ekonomi.

”Selama ini pemerintah telah memberikan lahan yang luas ke perusahaan sawit dengan alasan pemerintah butuh investasi karena tidak mampu mengelola lahan,” ujar Manager Kampanye Hutan dan Perkebunan Walhi Nasional, Zenzi Suhadipada awak media, di Jakarta, Selasa (10/2).

Zenzi mengungkapkan pemerintah justru mengeluarkan uang untuk menjadi pembeli tetap CPO dengan modus pengalihan subsidi.  Penambahan alokasi BBN sebesar Rp14,31 triliun, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 sebesar Rp3,09 triliun menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015 sebesar Rp17,40 triliun. 

Hal itu sesungguhnya menghadirkan keuntungan semu bagi pemerintah. Sebab ingin mengurangi alokasi dana ke BBM Fosil sebesar Rp20 triliun tetapi mengeluarkan uang untuk pembelian Biodiesel dan Bioetanol senilai Rp17,40  triliun.

Dalam konteks keadilan atas penguasaan tanah, alokasi tersebut menurut Walhi justru akan semakin meningkatkan kejahatan perampasan lahan, dimana  akan terjadi perubahan status masyarakat  dari pemilik dan pengguna tanah menjadi pekerja yang bergantung ke perusahaan perkebunan kelapa sawit.

“Ini jelas bertentangan dengan tujuan pokok Nawacita dan RPJMN yang menginginkan rakyat Mandiri dan Berdaulat. Penggunaan uang dari pencabutan subsidi BBM untuk pembelian CPO sesungguhnya Pemerintah sedang berupaya menggunakan uang rakyat untuk membiayai proses perampasan terhadap hak rakyat atas tanah dan lingkungannya,” katanya.

“Dimasukannya bahan bakar nabati dari CPO diduga merupakan hasil lobi kelompok pengusahan perkebunan kelapa sawit ke pemerintah Indonesia pasca penolakan parlemen Eropa menggunakan BBN berbasis lahan untuk transportasi di Eropa, kegagalan peningkatan konsumsi pasar Eropa terhadap CPO mendorong pelaku usaha perkebunan sawit mensiasati dengan cara agar pemerintah Indonesia meningkatkan konsumsi CPO dalam negeri, di mana pemerintah dan rakyat menjadi pembeli tetap melalui pengalihan subsidi BBM,” ujarnya.

Lebih lanjut zenzi mengatakan, mestinya kesempatan ini dapat digunakan menjadi modal pemerintah untuk mengambil langkah strategis penanggulangan persoalan lingkungan, dengan mendorong bahan bakar terbarukan alternatif melimpah di Indonesia, seperti angin dan tenaga surya, nabati non-lahan,  tanpa menimbulkan konsekuensi yang besar terhadap lingkungan.

Zenzi menambahkan, bila pertimbangan dana pencabutan subsidi BBM yang membebani kehidupan perekonomian masyarakat kecil dilakukan untuk memberi kontribusi dalam pengurangan emisi, maka mestinya pemerintah dapat menggunakannya untuk pembiayaan penyelamatan lingkungan secara langsung oleh masyarakat, sektor mikro yang dapat meningkatkan daya produksi masyarakat pedesaan, atau pemulihan lingkungan akibat emisi penggunaan baha bakar fosil selama ini. (AH)