CIFOR Telisik Politik Ekonomi Kebakaran Hutan Indonesia

Medialingkungan.com – Kebakaran hutan telah lama menjadi momok yang meraibkan jutaan hektar hutan dalam kurun tiga dekade terkahir. Tak hanya menggundulkan hutan dan menyebabkan keanekaragaman hayati musnah, kebakaran hutan juga menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca. Hal ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan dalam upaya pengendalian hingga meminimalisir dampak.

Menurut Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), tantangan tersebut juga mendesak kebijakan karbon hutan REDD+ dan ikrar keberlanjutan korporasi. Berulangnya kejadian kebakaran juga bertanggungjawab atas sebaran asap yang merugikan bagi kesehatan dan ekonomi di Asia Tenggara, khususnya negara tetangga — seperti Malaysia dan Singapura — yang menjadi langganan kiriman asap.

CIFOR telah lama meneliti penyebab kebakaran, termasuk kebakaran besar akhir 1990-an di Indonesia. “Saat ini, kami tengah melakukan penelusuran lebih jauh untuk menemukan bukti sains: riset-riset terkini menyatakan kebakaran dan penyebab utama yang mengalami perubahan cepat,” ungkapan pernyataan yang dipublikasikan CIFOR pada Jumat (10/07).

“Pergeseran pola investasi, hadirnya aktor-aktor baru, dan perubahan pola biofisik kebakaran terakhir, berarti bahwa kebakaran besar pada 2013 dan 2014 membutuhkan kebijakan terbarukan yang didukung oleh penelitian kritis.”

Merespon kritikan dari negara-negara terkena dampak, sekaligus sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam meredam kebakaran hutan, kelembagaan bentang alam dalam memediasi kebakaran diubah: setelah 12 tahun berdebat, baru-baru ini Indonesia meratifikasi Kesepakatan Polusi Asap Lintas-batas ASEAN.

Singapura menetapkan Akta Perlindungan Asap Lintas-Batas — untuk memburu aktor yang bertanggungjawab atas kebakaran — pemicu asap. Dalam hal ini mereka anatara lain: setiap aktor korporasi di sektor sawit, bubur kertas dan kertas, membuat komitmen keberlanjutan lingkungan, kemudian pemetaan sumber daya meningkatkan kapabilitas pemantauan oleh pihak ketiga.

“Bagaimanapun, ada juga perdebatan dan ketidakpastian mengenai aktor dan penyebab pokok yang bertanggungjawab terhadap peristiwa kebakaran terkini,” ulas CIFOR.

“Terdapat risiko besar memformulasikan kebijakan berdasar data kebakaran yang tidak lengkap, salah atau misinterpretatif. Berkembangnya tekanan internasional atas kebakaran dan asap juga makin mempolitisasi tantangan di wilayah kebijakan, di tengah kesadaran dan kekhawatiran kebakaran akan terjadi lebih sering pada 2015 dan setelahnya,” jelasnya berdasarkan hasil penelitian yang didukung oleh Departemen Pembangunan Internasional Inggris (DFID).

Penelitian yang juga merupakan bagian dari Program Penelitian Organisasi Konsultasi Penelitian Pertanian Internasional (CGIAR) mengenai Hutan, Pohon dan Agroforestri ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk segera memberikan tindakan preventif yang mengatasi akar masalah kebakaran lahan gambut. “Saat ini, tindakan yang diambil baru sekedar memadamkan kebakaran.”

Pada tahun ini, CIFOR terus berupaya memetakan potensi kebakaran 2015 secara real-time, membantu pengambil keputusan di semua level untuk mengakses dan menginterpretasi data kebakaran tersebut. Proyek yang diberi nama “Politik Ekonomi Kebakaran Hutan dan Asap di Indonesia” ini akan berlangsung sepanjang tahun 2015 ini.

Menurut hasil analisa CIFOR, kebakaran dan asap berpotensi menimbulkan konflik antara pemangku kepentingan lokal (masyarakat asli, migran, perusahaan besar), yang berebut lahan gambut akibat tumpang tindihnya konsesi yang dialokasikan beragam level pemerintah (nasional, kabupaten, desa). Dalam kasus tersebut, kebakaran seringkali digunakan untuk mengklaim lahan, mengekskalasi konflik yang ada, dan cara berbisnis, serta mungkin melibatkan korupsi di tingkat tertinggi.

Proyek ini menggunakan pendekatan unik lintas disiplin untuk memahami kemunculan kebakaran lahan gambut penghasil asap di Indonesia. Penelitian baru ini menargetkan Propinsi Riau Sumatera, titik panas deforestasi dan kebakaran global.

“Upaya pemetaan terkait dengan peristiwa kebakaran terbesar Indonesia pada 2013 dan 2014, akan memperkuat, mengintegrasikan peta tingkat nasional, propinsi dan distrik untuk mengungkap kerumitan tenurial dan masalah klaim lahan yang kami duga menjadi inti masalah banyaknya kejadian kebakaran terkini.”

Peneliti CIFOR juga mengungkapkan bahwa respon kebijakan tidak hanya berdasar pada pemetaan semata. “Penelitian kami akan mengkontekstualisasi upaya pemetaan dengan verifikasi lapangan dan eksplorasi lebih berwarna bagaimana persepsi, pengalaman dan penjelasan kebakaran dari aktor lokal.”

Hal ini akan melibatkan kajian kebijakan, pemetaan pemangku kepentingan berbasis lapangan, analisis politik-ekonomi penyebab kebakaran, dan analisis de-fakto lapangan praktik pembakaran.

Di samping itu, proyek ini juga akan melibatkan komponen penjangkauan luas dengan aktor pejabat terkait pada tingkat propinsi, nasional dan internasional serta disiapkan untuk mendorong reformasi bermakna di Riau dan titik panas kebakaran lain.

“Ini juga akan membantu wartawan, publik lebih luas, dan sektor korporasi, serta pihak terdampak di Indonesia, Singapura dan Malaysia untuk lebih memahami realitas lapangan kebakaran terkini.” (Fahrum Ahmad)