APP Luncurkan Platform Perbaikan Ekosistem Berbasis Landskap

Medialingkungan.com – Asia Pulp & Paper Group (APP) meluncurkan platform baru mengenai pendanaan inovatif untuk kepentingan perlindungan hutan awal Februari lalu. Platform ini diberi nama Yayasan Belantara. Kendati baru dirilis, namun pengumuman mengenai yayasan ini telah diuatarakan sebelumnya di Paris, bertepatan dengan Forum Global Landskap pada ajang Konferensi Iklim PBB (COP21), Desember 2015.

Misi Yayasan Belantara adalah membantu dana dalam pengelolaan program perlindungan hutan tropis di Indonesia. Melalui Platform baru ini, penyaluran dana milyaran dolar yang telah dikomitmenkan para donatur mancanegara akan dialirkan untuk menerapkan standar tata kelola, mekanisme penjaminan, serta sistem pemantauan, pelaporan dan verifikasi (Monitoring, Reporting and Verification/MRV).

Praktik-praktik perbaikan bentang alam hutan tropis tersebut diupayakan agar para donatur yakin bahwa donasi yang mereka gelontorkan digunakan dengan tepat guna.

“Yayasan Belantara akan bekerja sama dengan berbagai komunitas, masyarakat umum, pemerintah dan pelaku usaha, untuk memastikan tercapainya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan komunitas lokal, dan pelestarian lingkungan,” kata Marzuki Usman, Dewan Pengawas Yayasan Belantara dalam peluncurannya yayasan tersebut, pekan lalu.

Marzuki mengungkapkan, hal tersebut mencakup restorasi hutan alam dan perlindungan spesies yang terancam punah; perlindungan satwa langka; studi untuk memperkuat pengelolaan lanskap berkelanjutan; serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi setempat, terutama di area yang masyarakatnya sangat bergantung pada sumber daya alam.

“Yayasan Belantara akan mendukung pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi setempat, terutama di daerah-daerah yang sangat bergantung pada kekayaan alam, ujarnya.

Lebih lanjut ia ungkapkan, Yayasan Belantara beserta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Yapeka, APP, dan sejumlah lembaga lainnya dikabarkan telah merampungkan rancangan utama untuk pelestarian alam sebagai panduan dalam menerapkan proyek-proyek kerjanya.

“Berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan yang terkait, telah dipilih sepuluh lanskap prioritas di Indonesia, yang merupakan area usaha kehutanan komersil yang dikelola APP serta para pemasoknya,” jelas Marzuki.

Ia katakan bahwa kesepuluh lanskap itu merupakan daerah dengan nilai ekologis tinggi namun terus menerus kualitasnya dan terancam.

Kriteria itu akan menjadi fokus awal dalam menumbuhkan kinerja yayasan dalam mendukung perlindungan dan peremajaan ekosistem setempat, sekaligus mengakselerasi perkembangan berkelanjutan di tingkat komunitas.

Marzuki menjelaskan, kesepuluh lanskap ini terdiri dari beraneka ragam ekosistem dan mayoritasnya berupa rawa-rawa, termasuk hutan bakau, hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, serta hutan tropis dataran rendah dan padang rumput.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pengawas Yayasan Belantara, Jatna Supriatna mengatakan, pendekatan lanskap yang diprakarsai Yayasan Belantara dan APP berperan vital bagi perlindungan kesepuluh lanskap yang telah diidentifikasi. “Pemeliharaan salah satu kekayaan alam primer Indonesia hutan-hutan tropis di Indonesia sangatlah penting. Terlebih lagi di masa sekarang ini,” katanya.

Dalam rilis resmi APP dijelaskan bahwa Yayasan Belantara didirikan berdasarkan pengalaman kerjasama APP dengan pemerintah dan LSM dalam sejumlah proyek konservasi dan restorasi lanskap di Indonesia.

Yayasan ini juga akan memanfaatkan kemitraan-kemitraan yang telah dibangun APP, seperti pada program konservasi dengan pendekatan lanskap di Sumatra Selatan. Yang tujuannya, untuk mensinergikan berbagai program serupa dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang ada di seluruh lanskap di Indonesia.

Yayasan Belantara akan memiliki struktur tata kelola yang jelas dan berdiri secara independen dari APP – atau dalam hal ini, APP hanya memberi hibah sebagai bantuan modal untuk mendanai kegiatan-kegiatan awal.

Disebutkan bahwa Yayasan Belantara menyediakan fungsi koordinasi dan pengawasan bagi berbagai pelaku yang ada di suatu lanskap, dan menyalurkan pendanaan ke LSM, masyarakat lokal dan organisasi lainnya yang terlibat dalam suatu proyek.

“Milyaran dolar telah dijanjikan oleh berbagai pihak, namun terlalu sedikit yang berhasil memberi dampak nyata dalam konservasi dan restorasi hutan di Indonesia. Kami ingin menggunakan posisi kami sebagai pengelola area konsesi terbesar di Indonesia untuk menciptakan platform yang independen dan terpercaya; yang bisa menyalurkan dana ke proyek-proyek yang dapat membuahkan hasil nyata di lapangan,” kata Aida Greenbury, Managing Director Sustainability APP.

“Kami akan mulai dengan memasukkan dana kami sendiri pada yayasan ini dengan harapan dalam waktu dekat pihak lain juga akan ikut serta,” sambungnya.

Komitmen baru ini melanjutkan komitmen APP pada tahun 2014 untuk melindungi dan merestorasi 1 juta hektar lahan hutan, serta menyalurkan USD 10 juta per tahun (dalam dalam bentuk uang atau lainnya) untuk konservasi hutan di seluruh Indonesia. Minggu lalu di Paviliun Indonesia di COP 21, APP juga mengumumkan program wanatani (agroforestry) berbasis masyarakat untuk 500 desa di Indonesia. {Fahrum Ahmad}