Konsultasi AMDAL Tambang emas PT. ASA dianggap kurang partisipatif
Dongkrak Ekspor Ikan, KKP Janji Fasilitasi Sertifikat MSC

Salah satu tempat palelangan ikan di kawasan Jawa (gambar:dok)
Medialingkungan.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia telah melakukan kerjasama dengan World Wild Fund (WWF) dalam rangka memfasilitasi proses mendapatkan sertifikat The Marine stewardship Council (MSC) untuk komoditi perikanan.
Sekretaris Jenderal KKP Syarif Wijaya mengatakan, saat ini pihaknya telah bekerja sama dengan WWF guna mendongkrak pasar ekspor bagi industri perikanan nasional. Kamoditi perikanan yang diprioritaskan yang dimaksud antara lain, tuna mata besar, tuna sirip kuning, cakalang, kerapu, kakap merah, dan rajungan.
Untuk mendapatkan sertifikat MSC, katanya, perusahaan dan nelayan harus melalui proses pengujian yang sangat ketat. Pasalnya, sertifikasi ini sekaligus untuk program perbaikan sektor perikanan secara berkesinambungan.
“Kami terus mendorong perusahaan bersama nelayan mengikuti program sertifikasi itu,” katanya pada pertengahan bulan lalu (05/14).
Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Budi Laksana menilai, pembangunan di sektor kelautan dan perikanan selama ini belum membuahkan hasil memuaskan.
Ia mengatakan, tidak sedikit program-program yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan taraf hidup nelayan. Akan tetapi, hal ini tidak tampak di lapangan.
“Para nelayan tradisional pada kenyataannya masih terpinggirkan. Hal ini ditandai makin derasnya ikan impor yang masuk ke Indonesia seperti dari Vietnam dan Thailand,” katanya.
Budi lebih lanjut menjelaskan, kurangnya tempat pelelangan ikan (TPI) sebagai akses transaksi nelayan selama ini dinilai belum optimal. Sehingga, para nelayan masih mengandalkan tengkulak dalam menjual hasil produksinya.
Kondisi ini, lanjut dia, diperparah dengan sulitnya nelayan mengakses permodalan di perbankan, terutama bagi kapal nelayan di bawah 10 GT.
“Kami harap pemerintah membangun infrastruktur dasar seperti akses mudah diperbankan, tempat pelelangan ikan, dan microfinance berbasis komunitas nelayan. Sehingga hal ini diharapkan mampu menumbuhkan kesejahteraan nelayan,” tegasnya.
Kendati demikian, KKP mengklaim, apabila potensi itu bisa diptimalkan, maka pendapatan yang diperoleh negara bisa mencapai US$1,2 triliun per tahun.Potensi ini lebih besar dibandingkan produk domestik bruto (PDB) nasional yang mencapai US$ 1 triliun.(MFA)