Greenpeace: Jokowi Belum Optimal Lindungi Hutan

 Greenpeace: Jokowi Belum Optimal Lindungi Hutan

Saat ini Presiden Jokowi belum optimal dalam melindungi hutan (Gambar: Greenpeace)


Medialingkungan.com – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kini memperpanjang Moratorium Hutan di hari terakhir kebijakan tersebut berakhir. Namun, belum menyertakan elemen penguatan perlindungan, yang berarti sekitar 48,5 juta hektar hutan masih memiliki resiko akan dihancurkan, Rabu (13/05).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Greenpeace menyambut baik perpanjangan dua tahun moratorium hutan namun sangat menyayangkan bahwa kebijakan ini tidak mengalami banyak perubahan. Greenpeace menyayangkan langkah yang baik ini menjadi kurang berarti tanpa adanya penguatan.

“Presiden Jokowi telah gagal mendengar seruan dari masyarakat agar melindungi seluruh hutan dan lahan gambut yang tersisa. Di tangan Jokowi, target pemotongan emisi gas rumah kaca Indonesia akan sulit tercapai dan kekayaan hayati bangsa ini tidak akan bertahan lama,” ujar Teguh Surya, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia, dalam rilis Greenpeace yang diterima Medialingkungan melalui surel.

Analisa Greenpeace terhadap Inpres baru ini mengungkapkan luas hutan yang dilindungi seluas 63,8 juta hektar sementara luas hutan Indonesia yang seharusnya bisa diselamatkan mencapai 93,6 juta hektar.

Perpanjangan moratorium ini juga tidak menyelesaikan masalah tumpang tindih izin yang ada di hutan moratorium yang mencapai 5,7 juta hektar. Dengan demikian sekitar 48,5 juta hektar hutan hujan Indonesia masih tetap terancam dan mengancam masyarakat adat, lokal dengan pemerintah dikarenakan tidak adanya perlindungan, ditambah kebijakan ini tidak menjamin terbitnya peta tunggal One Map.

Greenpeace bersama sejumlah LSM lainnya telah mendorong presiden untuk mengambil kesempatan memperbaiki tata kelola kehutanan namun ini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dalam kampanye mendesak perpanjangan dan penguatan moratorium sejak satu bulan terakhir, Greenpeace telah berhasil mengumpulkan petisi dari 12 ribu masyarakat yang dikirim ke pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dan Sekretariat Negara.

“Merujuk pada siaran pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Presiden Perpanjang Moratorium, memberikan sebuah harapan penguatan terhadap moratorium.  Hanya saja pernyataan tersebut masih tidak jelas dari sisi tenggat waktu, kapan penguatan moratorium ini akan terwujud, sementara wilayah hutan yang tidak tercakup dalam moratorium akan terus berpotensi dirusak,” ucap Teguh Surya, mengomentari siaran pers dari KLHK. (Press Rilis)


Redaksi Medialingkungan.com

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *