Hutan yang Hilang di Indonesia Seluas Irlandia

Medialingkungan.com –Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia melimpah ruah, baik darat (hutan) maupun laut. Bahkan salah satu tesis dari seorang peneliti menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara Atlantis yang hilang. Dalam mitosnya, Atlantis merupakan sebuah negara sangat kaya akan sumber daya alam, dan tertata rapi memebentang dalam bentuk kepulauan layaknya Nusantara.

Namun, kebenarannya masih belum tersimak. Indonesia justru memiliki reputasi buruk terkait pelestarian hutan. Para ilmuwan melansirdalam CBC news, Senin 30 Juni 2014, mengungkapkan bahwa kini negara kita sudah melampaui negara penyelenggara Piala Dunia 2014, Brasil, terkait penebangan liar hutan tropis.

Meski pencanangan program moratorium sebagai bentuk perlindungan satwa liar dan memerangi perubahan iklim telah diperdengungkan sejak 2011 silam, namun laju kerugian negara semakin mebumbung tinggi.

Nature Climate Change mempublis jurnal berisi penyebab kerugian yang diderita Indonesia. Isi jurnal tersebut menyatakan, kerugian tersebut disebabkan perubahan fungsi kawasan hutan menjadi kelapa sawit dan peternakan dalam kurun waktu 2000 hingga 2012 dengan total luasan 60.000 km. Atau dengan kata lain luas hutan yang berubah sama dengan luas negara Irlandia.

Dalam jurnal tersebut tertulis, 2012 lalu potensi kehilangan hutan di Indonesia kehilangan hutannya lebih tinggi dari di Brasil. Pada tahun tersebut, Indonesia saja sudah kehilangan 8.400 km persegi, dibandingkan 4.600 km persegi yang ada di Brasil. Jurnal Nature Climate Change mencatat bahwa saat ini Brasil tengah berupaya untuk mengurangi kerugiannya dari sektor hutandan usaha tersebut telah membuahkan hasil.

“Kita perlu meningkatkan penegakan hukum dan kontrol di daerah itu sendiri,” kata Belinda Margono, penulis utama dari studi di Universitas Maryland, sekaligus orang yang bekerjar di kementerian kehutanan Indonesia.

Diketahui, hutan mempunyai dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia, karena pohon merupakan penyumbang oksigen terbesar.

“Hutan hujan adalah paru-paru bumi. Anda memiliki paru-paru untuk bernapas dan jika anda menyingkirkan paru-paru itu, maka bumi akan menderita,” ujar Matthew Hansen, salah satu penulis di jurnal tersebut di Universitas Maryland.

Kehilangan ‘paru-paru bumi’ berdampak pada perubahan iklim yang semakin cepat dirasakan. Sebagai salah satu hutan hujan terbesar di dunia yang ada di Indonesia, negara lain bahkan lebih peduli dan prihatin akan kehilangan hutan di negara ini.

Sebuah negara di Skandinavia yaitu Norwegia berjanji akan memberi dana US$1 miliar untuk memperlambat hilangnya hutan tersebut. Hal ini merupakan bagian dari perjanjian pencegahan perubahan iklim di dunia.

“Kemitraan in merupakan insentif keuangan yang kuat,” ucap Gunhild Oland Santos-Nedrelid, juru bicara kementerian lingkungan Norwegia.

Ia mengatakan hilangnya hutan Indonesia yang meningkat beberapa bulan ke depan, akan berdampak pada meningginya kekeringan dan kebakaran hutan.

Sejauh ini, Norwegia telah membayar hampir US$50 juta untuk Indonesia dari US$1 miliar yang dijanjikan. Dana tersebut ungkap Gunhild, untuk dijadikan pembentukan lembaga baru yang konsen terhadap pembalakan hutan.

“Indonesia akan mulai mendapatkan uang dalam jumlah besar, jika hanya monitoring itu dapat membuktikan perlambatan penebangan hutan secara ilegal,” kata dia.

Norwegia memang dikenal dermawan akan pelestarian hutan tropis di dunia. Proyek serupa berupa US$1 miliiar diberikan kepada Brasil serta program serupa namun lebih kecil dananya untuk negara Guyana dan Tanzania.

Pohon dapat menyerap karbondioksida dari gas rumah kaca yang merupakan faktor utama dari pemanasan global. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan penebangan hutan turut menyumbang 17 persen dari semua gas rumah kaca buatan manusia.

Pemberlakuan moratorium 2011 lalu, sampai saat belum memiliki efek yang bisa dirasakankan langsung. Kendati demikian ritme pemerintah dalam melindungi hutan dari deforestrasi masih cenderung melow.

“Tampaknya bahwa moratorium tidak memiliki efek yang diinginkan,” tulis para ilmuwan di jurnal tersebut.

Melalui moratorium tersebut pemerintah bermaksud untuk memperlambat kerugian serta melindungi habitat orang utan, harimau sumatera, dan satwa liar lainnya. Namun, tulisan di jurnal Nature Climate Change mengungakapkan kekecewaan para peneliti terhadap ketidaksesuaian dengan dari tujuan pembentukannya. (MFA)