Indonesia Menuju Nol Merkuri Tahun 2018

 Indonesia Menuju Nol Merkuri Tahun 2018

Penggunaan merkuri marak terjadi pada pertambangan emas secara konventional (Gambar: Chika Freezka)


Medialingkungan.com –  Penggunaan merkuri khususnya pada industri emas skala kecil yang tersebar di seluruh Indonesia, mencapai 100 ton per tahun. Melihat angka ini, Indonesia mencanangkan bebas dari merkuri pada 2018 melalui Rencana Aksi Nasional yang merupakan tindak lanjut Konvensi Minamata yang telah ditandatangani bersama 121 negara lain di Jepang pada 2013.

“Saya percaya bahwa industrialisasi dan eksploitasi sumber daya alam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, tanpa pengelolaan yang ramah lingkungan, juga dapat membahayakan orang,” ujar Mentri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya.

Ia menitik beratkan pada keseimbangan pengelolaan berbasis pembangunan berkelanjutan. “Dengan kata lain, pembangunan tanpa balancing dari tiga pilar pembangunan berkelanjutan bisa menciptakan masalah serius,” tambah dia.

Balthasar menjelaskan pencemaran yang diakibatkan merkuri seperti penyakit minamata pada masyarakat disertai kerusakan ekologi –didominasi oleh maraknya penggunaan merkuri, khususnya pada aktivitas pertambangan secara konventsional karena aksesnya yang mudah.

Pengamat lingkungan Alexander Sonny Kerraf sependapat dengan program yang digagas pemerintah untuk menghentikan penggunaan merkuri. “Saya setuju karena merkuri itu bahan berbahaya yang menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, sehingga harus dikendalikan dan dihapuskan,” ujar Sonny.

Di lain pihak, ia menyadari akses mudah terhadap merkuri memang lebih memungkinkan bagi penambang skala kecil. Namun, itu bukan berarti tidak ada solusi lain.

“Waktu saya menjabat Menteri Lingkungan Hidup, sudah pernah ada peralatan sederhana ramah lingkungan yang disediakan berkat kerja sama dengan Jepang dan Jerman. Alat tersebut memungkinkan penambang tidak lagi menggunakan merkuri, hanya saja memang masih sulit dijangkau. Tapi artinya memungkinkan bagi pemerintah untuk menerapkan penghapusan terhadap merkuri,” jelas dia.

Sonny menyadari kebijakan penghapusan merkuri rentan resistensi, terutama dari kalangan penambang dan pengusaha yang menghitung nilai ekonomis. Untuk itu, ia berharap pemerintah bisa konsisten dan tak gentar terhadap tekanan dalam menerapkan Rencana Aksi Nasional.

Ia mengimbau agar pemerintah harus konsisten memberlakukan kebijakan itu. Resistensi tidak bisa dipungkiri pasti ada, mengingat pertimbangan ekonomis dari penggunaan merkuri yang lebih mudah diakses, “tetapi keberlanjutan pembangunan harus diutamakan”. (MFA)


Redaksi Medialingkungan.com

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *