Kebijakan Perpanjangan Moratorium Hutan Dianggap Copy Paste

 Kebijakan Perpanjangan Moratorium Hutan Dianggap Copy Paste

Kondisi Hutan Sumatera yang hancur untuk dialihkan ke perkebunan (Gambar:Greenpeace.org)


Medialingkungan.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim Global menilai perpanjangan moratorium (penundaan izin baru) hutan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2015 hanya merupakan kebijakan copy paste.

Greenpeace, HuMA, ICEL, FWI, INOBU, debtWatch Indonesia, Yayasan Pusaka dan AMAN yang tergabung dalam koalisi, melalui siaran pers mengungkapkan kebijakan yang sebelumnya dimuat di dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2013 kemudian diperpanjang melalui Inpres Nomor 8 tahun 2015 ini, tidak mengalami perubahan kecuali pada nomor surat dan para pihak yang diinstruksikan.

“Tidak ada hal yang baru kecuali meningkatnya risiko penghancuran hutan yang lebih masif dan konflik sosial serta kontribusi lebih besar ke bumi akan gas rumah kaca yang memperparah perubahan iklim atau pemanasan global. Ini tanda bahwa Presiden Joko Widodo yang rimbawan belum benar-benar serius bekerja untuk hutan Indonesia dan rakyat yang tinggal di dalam dan sekitarnya,” jelasnya.

Mereka menganggap Presiden dan Kementrian terkait telah gagal memperkuat kebijakan perlindungan hutan dengan mengambil momentum berakhirnya Moratorium Hutan pertengahan Mei lalu.

“Pemerintah telah melewatkan kesempatan baik untuk membuktikan janji perlindungan lingkungan seperti yang ada dalam Nawa Citanya sekaligus gagal memenuhi komitmen nasional penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen hingga 41 persen sebagaimana telah diperkuat oleh Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019,” tuturnya.

Koalisi tersebut juga menanggapi pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, yang mengatakan bahwa Pemerintah akan memastikan adanya penguatan dalam pelaksanaan Inpres.

“Namun pertanyaan besarnya adalah apa strategi penguatan tersebut, kapan dan bagaimana itu akan terjadi. Atau ini hanya sekedar menenangkan dinamika tuntutan publik semata,” ucapnya.

Mereka menyarankan agar penguatan yang harus segera dilakukan Menteri Siti adalah mencabut Surat Keputusan (SK) Nomor 5984 Tahun 2014  tentang peta indikatif arahan pemanfaatan kawasan hutan untuk izin usaha pemanfaatan kayu.

“SK tersebut secara nyata mengancam wilayah moratorium, juga menjadi peluang terjadinya konversi hutan alam terutama di pulau-pulau kecil. Kajian FWI menemukan bahwa masih banyak wilayah-wilayah berhutan yang belum terlindungi oleh moratorium,” lanjutnya. (Press Rilis)


Redaksi Medialingkungan.com

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *