Konsesi pengecualian Untuk Papua Barat

 Konsesi pengecualian Untuk Papua Barat

ilustrasi lahan papua kini memiliki pengecualian dalam aturannya (gambar:istimewa)


Medialingkungan.com – Luas konsesi pengusahaan hutan resmi dibatasi sejak penerbitan Permenhut No.P.8/Menhut-II/2014 tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi 13 Januari 2014 lalu.

Sesuai yang tercantum pada Pasal 5 peraturan tersebut, setiap perusahaan atau induk perusahaan hanya dapat mengajukan izin konsesi areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi paling luas 50.000 hektare (ha) dan paling banyak dua izin.

Khusus lahan hutan di Provinsi Papua dan Papua Barat, batas luas lahan tersebut adalah 100.000 hektare dengan maksimal dua buah izin untuk satu perusahaan atau satu induk perusahaan.

Sekretaris Jenderal Kemenhut Hadi Daryanto mengatakan, pembatasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya monopoli atau oligopoli oleh satu perusahaan atau satu induk perusahaan saja. “Kalau terjadi konglomerasi tidak baik. Harusnya ada kompetisi bagi perusahaan lain,” katanya saat dihubungi KONTAN (03/02/2014)

Beliau menambahkan, pemerintah juga mengantisipasi pertumbuhan ekonomi kalangan menengah yang berpotensi menjadi perusahaan-perusahaan sektor kehutanan baru. “Kita harus antisipasi bertahun-tahun mendatang. Jangan sampai luasan lahan hanya dikuasai yang itu-itu saja,” kata Hadi.

Yang jelas, lahan ini tidak dapat dipecah kecil-kecil. “Kalau lahannya berbatasan dengan beberapa Kabupaten, tapi masih dalam satu provinsi dan maksimal luasnya 50.000 ha, maka boleh dijadikan satu izin,” terang Hadi. (MFA)


Redaksi Medialingkungan.com

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *