Mengukur Strategi Isu Pengelolaan Pangan, Energi dan Lingkungan di Mata Capres dan Cawapres Indonesia 2014-2019

Oleh Muhammad Daud, S. Hut., M.Si

Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Muhammadiyah Makassar/ Direktur dan Peneliti Bioenergi Tropical Rain Forest Consultant

Email: mdaudhammasa@gmail.com

Dalam sesi debat terakhir antara pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rasaja & Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla dengan tema pagan energi dan lingkungan, dua pasangan calon presiden dan calon presiden RI yang akan bertarung di Pilpres 9 Juli nanti saling melontarkan visi-misi terkait tema, serta menlontarkan ide dan gagasan mereka jika terpilih menjadi presiden-wakil presiden Indonesia nantinya.

Di bidang pangan, dalam paparan visi dan misinya, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menjelaskan berbagai hal yang akan dilakukan terkait pangan.

Pasangan ini akan berkomintmen untuk membangun ketahanan pangan dengan mencetak 2 juta lahan baru, mempercepat pengembangan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan baru serta akan mendorong pembangunan industri pengolahan pangan, peternakan, dan perikanan yang berdaya saing tinggi. Sementara Joko Widodo-Jusuf Kalla, menyatakan perlunya mencetak 1 juta hektar lahan sawah baru untuk membangun katahan pangan nasional melalui sistem irigasi dan perencanaan yang baik.

Menanggapi permasalahan harga daging dan kebijakan impor daging, Prabowo-Hatta memberikan strategi bahwa Indonesia perlu memperhatikan kapasitas jumlah ternak di Indonesia, menambah pengusaha serta memperlancar distribusi sapi, memperlancar disegala bidang serta perlunya pendekatan komperhensif dengan memeprbaiki tata kelola dari hulu sampai hilir serta mendorong swasembada daging sehingga impor daging dapat dihentikan.

Sementara itu, Jokowi-Jusuf Kalla memberikan strategi jangka panjang untuk mengatasi perihal impor sapi ini. Menurutnya, ini harus dilakukan desa ke desa untuk mengetahui suplai sapi cukup.

Selain itu, sambung pasangan ini, kotoran sapi dapat dikembangkan lagi menjadi pupuk, yang dapat membuat dua keuntungan sekaligus dalam memperbaiki sistem kelola sapi lokal sehingga kebijakan impor dapat dihentikan. Menurutnya, dalam waktu 5-6 tahun bisa Indonesia selesaikan impor daging.

Dalam setahun, impor tidak dalam bentuk daging fresh, tapi karkas, ada daging yang harganya Rp 30 ribu, Rp 40 ribu, Rp 75 ribu, tukang bakso bisa hidup dari cara impor ini. Tidak seperti sekarang semua harus beli yang harganya Rp 120 ribu.

Di bidang energi, kedua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) telah menjelaskan terkait perbaikan produksi minyak dan gas (migas) dan penggunaan energi terbarukan melalui konversi ke gas, mafia di sektor energi, pentingnya perbaikan produksi migas dan penggunaan energi terbarukan.

Konversi energi kepada energi yang lebih murah juga dilakukan untuk menghemat energi. Akan tetapi kebijakan yang justru sangat urgen untuk diketahui public yaitu prersoalan kebijakan subsidi energi (BBM dan Listrik) tidak disinggung dalam debat Capres dan Cawapres terakhir.

Isu mengurangi subsidi BBM dan isu mengenai arah kebijakan BBM kedua kandidat tidak diungkapkan padahal ini adalah masalah urgen dalam permasalahan energi saat ini. Seperti yang kita ketahuin bersama, sebagian pemanfaatan energi di Indonesia masih disubsidi, antara lain bensin, premium, minyak solar, biofuel untuk transportasi, minyak tanah untuk konsumen tertentu, paket LPG tabung 3 kg, dan listrik untuk konsumen tertentu.

Dari data dalam Outlook energi Indonesia 2013 menunjukkan subsidi selalu menguras habis APBN Negara. Target subsidi energi yang ditetapkan antara 13-14% pada RAPBN selalu terlampaui.

Pada tahun 2010 volume BBM bersubsidi yang meningkat dari target 36,5 juta kl menjadi 38,2 juta kl walaupun harga minyak internasional rata-rata yang lebih rendah dari harga patokan sehingga realisasi subsidi BBM turun.

Kemudian pada tahun 2011 kondisinya tidak demikian karena dengan kenaikan volume BBM bersubsidi yang hanya sekitar 2 juta kl ternyata alokasi subsidi BBM meningkat dengan tajam sehingga target alokasi subsidi energi RAPBN/APBN harus diubah dari target 16% menjadi 19%.

Sehingga pada tahun 2012 terjadi peningkatan volume BBM bersubsidi menjadi 44,5 juta kl dari target 40 juta kl dan hal ini meningkatkan prosentase subsidi energi dari target 14% pada RAPBN menjadi 19% pada APBN 2012.

Hal ini berefek pada 2013 yakni konsumsi BBM bersubsidi masih melebihi kuota yang ditetapkan sehingga subsidi energi tahun anggaran 2013 diperkirakan akan meningkat mendekati 20% APBN 2013 bila tidak diambil tindakan.

Kondisi ini dianggap cukup kritis dan mendorong Pemerintah melalui Permen ESDM No. 18 Tahun 2013 menaikkan harga BBM bersubsidi yaitu premium dari Rp. 4500 per liter menjadi Rp. 6.500 per liter, sementara solar dinaikkan dari dari Rp. 4500 per liter menjadi Rp. 5.500 per liter yang efektif mulai tanggal 22 Juni 2013. Kenaikan harga BBM bersubsidi ini diharapkan akan mengurangi beban subsidi dalam APBN yang sangat dipengaruhi oleh antara lain volume penggunaan BBM, harga minyak internasional, serta kisaran nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika serta valuta asing lainnya.

Pandangan kedua capres-cawapres tentang subsidi di bidang energi inilah sangat penting untuk mengetahui arah kebijakan energi Indonesia ke depan guna mencapai ketahanan energi nasional.

Kedua capres-cawapres harusnya menjelaskan visi-misinya soal kebijakan BBM, apakah akan mencabut subsidi atau menguranginya sedikit demi sedikit tapi akan dibarengi dengan kebijakan yang pro rakyat. Selain masalah subsidi BBM masalah energi baru dan terbarukan juga belum dijelasakan secara gamblang dalam debat terakhir. Harusnya debat ini lebih fokus dalam isu energi terbarukan karena dampaknya pada ketahanan pangan dan lingkungan sehingga publik tahu gagasan revolusioner kedua pasangan capres dan cawapres terhadap isu ketahanan energi ini.

Di bidang lingkungan, isu kerusakan dan pencemaran lingkungan, degradasi lahan dan hutan, deforestasi, bencana ekologi, pertambangan, perubahan iklim, masalah sumber daya air, karbon trade sudah sudah disentuh oleh kedua capres-cawapres.

Prabowo misalnya, menyebut begitu parahnya kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia serta ketimpangan antara pertambahan penduduk dan daya dukung lahan.

Adapun Jokowi menilai bahwa semakin menipisnya sumber daya alam dan maraknya pencemaran lingkungan disebabkan kurangnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kepentingan hajat masyarakat, dan kepentingan lingkungan. Mengenai strategi menghentikan laju kerusakan hutan di Indonesia, Prabowo-Hatta memandang perlunya mengikutsertakan rakyat yang tinggal di hutan, di pinggir-pinggir hutan, memberdayakan dalam program ekonomi, pemberdayaan mereka, diberi penyuluhan hidup sehingga tidak merambah hutan.

Ia juga menatakan, perlunya pengetatan pengawasan melalui satelit, mengawasi illegal logging, penambangan liar, dan sanksi keras pada perusahaan yang melanggar tata kelola hutan. Juga aparat-aparat penegak hukum perlu kita tatar kembali untuk menjaga hutan, masa depan kita semua, harus ada intervensi pemerintah secara besar-besaran, untuk kita benahi hutan dan lingkungan hidup.

Menurut Jokowi-JK untuk menghentikan laju kerusakan hutan di Indonesia perlu pemantapan tata ruang kita sehingga ada kejelasan wilayah terutama yang terkait dengan hutan lindung, alam, produksi, dan konversi. Jokowi-JK menyoroti banyak tumpang tindih kawasan terutama hutan lindung diberi konsesi, hutan produksi, pertambangan, dan perkebunan sehingga kebijakan One map policy ini sangat penting untuk diterapkan.

Setelah debat ini, siapapun presiden dan wakil presiden Indonesia tahun 2014-2015 ke depan, patut ditunggu implementasi program mereka di bidang pangan, energi dan lingkungan. Mengingat masalah dan isu tersebut sangat krusial. Indonesia memiliki tantangan yang besar terutama menganai krisis energi, pangan, lingkungan, kelangkaan air, perubahan iklim dan metipisnya luas hutan tropis di Indonesia yang merupakan habitat alami flora dan fauna, dan pengatur sistem penyaangga kehidupan.