Nilai Ekspor Kayu Ilegal Indonesia Capai Rp 79,8 Triliun Per Tahun

 Nilai Ekspor Kayu Ilegal Indonesia Capai Rp 79,8 Triliun Per Tahun

Ekspor produk kayu ilegal sebagian besar berasal dari Asia Tenggara, terutama Indonesia dan Malaysia (gambar : Ganesh Paudel)


Medialingkungan.com – Nilai ekspor produk kayu ilegal Indonesia mencapai 6 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar 79,8 triliun Rupiah setiap tahun. Hal tersebut diungkapkan Indonesia Country Manager United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC), Troels Vester, dalam Lokakarya Tindak Pidana Kehutanan “Pemberantasan Kejahatan Kehutanan Terorganisasi dan Sistematis yang Berkeadilan” di Jakarta, Senin (15/6).

Vester, seperti yang dilansir kompas.com menyebutkan, ekspor produk kayu ilegal sebagian besar berasal dari Asia Tenggara, terutama Indonesia dan Malaysia. Dia juga menjelaskan tindak pidana kehutanan yang termasuk di dalamnya perdagangan tumbuhan dan satwa liar secara ilegal memang lebih sering terjadi pada negara berkembang.

Menurutnya hal tersebut dikarenakan negara berkembang yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun tidak diikuti oleh kapasitas untuk mengatur pemanfaatannya. Dia menegaskan kerjasama antara beberapa pihak menjadi kunci keberhasilan menangani tindak pidana kehutanan tersebut.

Vester juga menyebutkan komitmen UNODC untuk membantu Indonesia mengatasi masalah kejahatan kehutanan karena sesuai dengan mandat UNODC, seperti tertuang dalam Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi (UNCTOC) dan Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC).

Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang juga hadir pada acara tersebut menuturkan besarnya kerugian negara akibat praktik perdagangan produk kayu secara ilegal.

Selain itu, Dia juga mengatakan kejahatan kehutanan akan menyebabkan bencana ekologis serta akan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat di sekitar hutan yang selama ini menggantungkan hidupnya pada hutan.

Rasio juga mengungkapkan KLHK mengajak beberapa instansi terkait untuk berkolaborasi dalam menindaklanjuti kejahatan kehutanan yang tidak hanya terkait. Dia menambahkan bukan hanya instansi dalam negeri, kerja sama lintas negara juga diperlukan mengingat kejahatan kehutanan semakin canggih dan rumit.

Lokakarya tersebut diselenggarakan oleh Kementerian LHK, Kedutaan Besar Norwegia, Kantor PBB Urusan Obat Terlarang dan Kejahatan (UNODC), dan Tropical Forest Conservation Act. (Irlan)


Redaksi Medialingkungan.com

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *