Pesawat Tanpa Awak (Drone), Kebutuhan Daerah dan Akademisi

Medialingkungan.com – Perkembangan teknologi yang mutakhir secara harfiah akan mendorong kemudahan dalam segala ativitas manusia. Salah satu teknologi yang saat ini mulai berkembang adalah Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Drone.

Drone merupakan sebuah mesin terbang bak pesawat yang dikontrol melalui kendali jarak jauh atau autopilot. Mekanisme terbang drone menggunakan hukum aerodinamika, sehingga alat ini mampu mengendalikan dirinya sendiri, bahkan mampu menagngkut muatan baik senjata maupun muatan lainnya

Secara historikal, drone awalnya digunakan untuk membantu tugas-tugas kemiliteran. Namun, seiring perkembangan, teknologi ini mulai dilirik untuk fungsi-fungsi lainnya.

Di Indonesia, drone mulai dikembangkan untuk fungsi sosial seperti, bantuan bencana (kemanusiaan), angkutan tranportasi yang spesifik, dan pemetaan sumberdaya. Kepopuleran drone semakin mencuat saat debat kandidat capres-cawapres pada 2014 silam. Kala itu, perbincangan seputar teknologi ini memberikan rasa optimisme yang tinggi manakala banyaknya manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan drone dalam menyelesaikan persoalan-persoalan Negara, utamanya pemetaan sumberdaya (resource mapping) dan persoalan tenurial (batas wilayah).

Naufal Achmad, Ahli Sistem Informasi Geografis (GIS) mengatakan, saat ini drone dengan kategori professional yang biasanya digunakan dalam pemetaan potensi sumberdaya masih belum banyak digunakan di Indonesia, dan penggunaaannya belum terintegrasi secara meluas. Padahal, jika suatu kabupaten/kota, instansi bahkan perguruan tinggi memliki sebuah professional drone, “sama saja mereka mempunyai satelit sendiri yang secara real-time dapat bekerja secara cepat dan efisien,” ungkapnya saat diwawancarai via telepon pada Kamis (09/04).

Naufal yang saat ini tengah berada di kabupaten Kutai Kartanegara sebagai tim Ahli GIS untuk penyusunan profil sumber daya danau melintang dan semayang untuk ditetapkan sebagai kawasan konservasi menambahkan bahwa penggunaan drone saat ini cenderung masih dimanfaatkan sebagai penyalur hobi oleh kalangan menengah ke atas.

”Harga drone berkisar antara 300 ribu hingga puluhan juta, tetapi spesifikasi tersebut belum dapat digunakan dalam skala kabupaten/instansi ataupun kampus. Dari jarak tempuh, kekuatan, ketahanan dan teknologinya juga masih terbatas,” tambahnya.

Naufal yang juga berprofesi sebagai dosen kehutanan mengungkapkan lebih lanjut bahwa secara umum dari cara terbangnya drone terbagi atas dua jenis, yaitu Fixed Wing dan Copter. “Jenis fixed Wing menyerupai bentuk pesawat (memiliki sayap tetapi tidak memiliki baling-baling seperti helikopter), sedangkan jenis copter itu memiliki baling-baling layaknya helikopter. Drone jenis ini juga bermacam-macam, mulai dari satu bilah baling-baling (one copter) hingga 6 bilah baling-baling (hexa copter), bahkan ada yang belasan copter.”

Menurutnya, kabupaten/kota, instansi (unit-unit kemeterian, dll) hingga perguruan tinggi perlu memliki sebuah professional drone, sehingga dapat secara maksimal dalam memetakan dan melihat potensi sumberdaya yang di Indonesia. “Tentu hal tersebut sangat dibutuhkan dalam menajemen dan perencanaan,” selorohnya.

Contoh citra yang diambil menggunakan drone di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Gambar : Naufal Achmad)

Ia menyontohkan, untuk penggunaan drone di perkotaan, alat ini dapat digunakan untuk memantau aktivitas lalu lintas (terutama kemacetan), perpajakan, banjir, kecelakaan, bahkan saat menangani kasus kirimal. Sedangkan, untuk bidang kehutanan, drone akan bermanfaat untuk memantau dan mendeteksi kebakaran hutan, pengukuran potensi sumberdaya hutan, serta tindakan illegal logging sehingga polisi hutan akan lebih mudah mengakses lokasi yang sulit dijangkau.

“Untuk di universitas, drone akan sangat membantu ratusan dosen dan para peneliti untuk memperoleh data base secara cepat, akurat dan efisien,” ujar Naufal.

Dengan berbagai manfaat dan kemudahan yang diberikan, Naufal membantah jika harga professional drone sangat mahal. Pasalnya, saat ini Jerman merupakan negera yang cukup fokus mengembangakan drone untuk kebutuhan pemetaan sumberdaya. “Berdasarkan kisaran harga terbaru yang saya akses sekitar dua bulan lalu melalui kontak dengan pihak penyedia professional dronedi Jerman, dengan segala spesifikasi yang sangat mumpuni itu, harganya ditaksir sekitar Rp 500 juta per satu unit drone,” katanya.

“Kita bisa mengkalkulasi secara sederhana, dengan menggunakan citra peta beresolusi tinggi atau Quick Bird High Resolution dengan akurasi 0.5- 1 meter, kisaran harga jasanya bisa mencapai Rp 3 juta per 100 Ha. Jika yang kita mau indentifikasi misalnya kota Makassar dengan luas 17.500 Ha, maka kita membutuhkan biaya sekitar Rp 500 jutaan,” jelasnya.

Naufal mengatakan bahwa penggunaan citra tersebut tidak dapat memperoleh hasil rekaman yang maksimal. “Kita hanya memperoleh citra dan data pada saat itu. Kita tidak bisa peroleh data secara realtime kapan saja dan dimana saja, dan jika kita membutuhkan data baru yah harus beli lagi.”

Sedangkan, tambah Naufal, jika kita memiliki professional drone kapan saja kita butuh update data, pemilik drone bisa langusung melakukannya dengan mudah dan cepat. Belum lagi jika melihat dari segi resolusi dan keakuratan, professional drone resolusinya mencapai 10 cm dengan tingkat keakuratan yang sangat tinggi.

Selain itu, drone itu juga sudah dilengkapi beberapa kamera yang khusus digunakan untuk alat ini, misalnya multispectral camera dan thermal infrared. “Sampai saat ini, sepengetahuan saya baru kabupaten Kutai Kartanegara yang telah memiliki Profesional Drone,” ucapnya. (Fahrum Ahmad)