1 Persen Hutan yang Dikelola Masyarakat Adat, Selebihnya Pengusaha

 1 Persen Hutan yang Dikelola Masyarakat Adat, Selebihnya Pengusaha

Masyarakat dalam hutan yang tidak pernah berbaur dengan masyarakat yang berada di luar hutan (Gambar: greenpeace)


Medialingkungan.com – Hutan Indonesia adalah salah satu penyangga bagi kehidupan manusia. Namun, kondisi pengelolaan dan perlindungan terhadap hutan Indonesia justru mengalihkan pandangan atau hakikatnya sebagai bagian sistem hidup rakyat Indonesia. Lemahnya hukum dan pengawasan membuat berbagai pengusaha atau cukong-cukong mudah dalam memainkan aturan, mungkinkah hukum di Indonesia tajam ke atas namun tumpul ke bawah?.

“Penguasaan ratusan juta hektar luas kawasan hutan, belum sepenuhnya manfaat hutan dapat menjadi jalan kemakmuran rakyat dengan adil,” ujar Plt pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP, di Semarang.

Menurutnya, dari total 41,69 juta hektar lahan hutan yang dikelola, hanya 1 persen yang diberikan kepada skala kecil dan masyarakat adat. Sementara setiap tahun terjadi kerusakan hutan, yang merugikan sekitar 80 juta masyarakat yang hidup dan menggantungkan hidupnya dari hutan. Buruknya pengawasan menyebabkan negara rugi hingga Rp35 triliun per tahun akibat pembalakan liar.

Data kajian KPK 2010 tentang perencanaan kehutanan, mengkonfirmasi persoalan tata laksana pengawasan hutan menjadi persoalan. Hasil kajian menemukan bahwa kelemahan pengawasan izin pinjam pakai menyebabkan terjadi potensi kerugian dan kehilangan negara bukan pajak akibat pertambangan di dalam kawasan hutan sebesar Rp15,9 triliun.

“Di Kalimantan, Sumatera dan Papua ditemukan 1.052 usaha pertambangan dalam kawasan hutan yang tidak melalui prosedur pinjam pakai. Untuk di Pulau Jawa kami masih akan perdalam dari hasil monev,” kata Johan, berdasarkan pemberitaan yang dimuat mongabay.

Sementara itu, Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Soepijanto mengungkapkan, hingga saat ini luas kawasan hutan ada 1.361.146 hektar di Jatim, 757.250 hektar di Jateng dan seluas 816.603 hektar di Jabar. Sedangkan hingga Oktober 2014 realisasi nasional percepatan penetapan kawasan hutan 61.434.612,94 hektar atau sekitar 50,86 persen, penetapan di tahun 2009 yakni 13.819.510,12 hektar atau 11,44 hektar, dengan total penetapan 75.252.123,06 hektar atau 62,30 persen.

“Rekapitulasi izin bidang pertambangan yang terindikasi berada pada hutan konservasi seluas 3.246,92 hektar. Operasi produksi 2 izin dan eksplorasi 4 izin,” katanya.

Sedangkan hasil rekapitulasi izin bidang pertambangan yang terindikasi berada pada kawasan hutan lindung di Jatim seluas 16.711 hektar, Jateng seluas 3.033 hektar dan Jabar  seluas 12.900 hektar.

Adapun rekapitulasi penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan di Jatim yakni 2 unit untuk ekplorasi dengan luas 3.673, 1 unit persetujuan prinsip dengan luas 421 hektar, 8 unit operasi produksi.

Di Jateng persetujuan prinsip 5 unit dengan luas 156 hektar dan operasi produksi 1 unit dengan luas 150 hektar. Di Jabar ada 3 unit dengan  luas 21 hektar untuk persetujuan prinsip, 21 unit dengan luas 1.742 hektar untuk operasi produkasi.

“Kemeneterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini melakukan rencana aksi sektor kehutanan yakni pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan wilayah administratif. Selain itu menata perizinan kehutanan dan perkebunan, perluasan wilayah kelola masyarakat serta membangun sistem pengendalian anti korupsi,” kata Bambang.

Bambang mengatakan, dari 2007 hingga 2015, yaitu ada 768 Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dengan luas 6,08 hektar  yang tersebar di 24 provinsi,  95 persennya untuk komoditi kelapa sawit. Permasalahan umumnya,  IUP yang diberikan tumpang tindih dengan perusahaan perkebunan lain atau perusahaan pertambangan.

“Pelaporan pemberian IUP dan perkambangan pelaksanaan kegiatan dinas provinsi belum berjalan optimal dan pemberian izin tidak transparan serta waktu melebihi batas waktu  yang ditetapkan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

Solusi yang akan dilakukan oleh KLHK yakni pelaporan secara online  izin yang telah diberikan dan kemajuan pelaksanaan teknis, meningkatkan kordinasi pemerintah, perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya, penyelarasan peraturan perizinan serta mengoptimalkan peran pemberi izin sebagai pembina dan pengawas terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan, ujar Bambang. (Angga Pratama)

 


Redaksi Medialingkungan.com

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *