BPBD Garut: Sekitar 13 Daerah Berpotensi Besar Alami Krisis Air Bersih

 BPBD Garut: Sekitar 13 Daerah Berpotensi Besar Alami Krisis Air Bersih

ilustrasi – kekeringan yang melanda Jawa Barat beberapa waktu lalu (gambar:msn)


Medialingkungan.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengakui, pada musim kemarau tahun ini, sedikitnya ada 13 kawasan di Kabupaten Garut yang diprediksi akan mengalami krisis air bersih. Pihaknya juga mengklaim bahwa sejumlah langkah telah dipersiapkan untuk mengantisipasi hal tersebut.

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Dik Dik Hendrajaya mengatakan, langkah penanggulangan yang telah dilakukan BPBD untuk mengatasi krisis air bersih itu di antaranya, membangun sumur bor, pipanisasi, dan penyuplaian air bersih secara langsung.

Kendati fluktuasi intensitas cuaca tak menentu yang dikarenakan peralihan musim hujan ke musim kemarau, Dik Dik berharap, melalui cara tersebut krisis air bersih yang diprediksi akan melanda 13 kawasan di Garut itu bisa teratasi.

“Dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa Kabupaten Garut akan memasuki musim peralihan dengan intensitas hujan menurun pada Juni sampai Juli. Sedangkan pada Agustus sampai Desember, diperkirakan terjadi kemarau,” ujar Dik Dik pada laman garutkab, Selasa (10/06).

Pihak BPBD juga mengungkapkan bahwa tindakan penanggulangan yang dilakukan disesuaikan berdasarkan kondisi daerah masing-masing. Ia mencontohkan, untuk daerah yang memiliki sumber air dalam tanah, penanganan yang dilakukan yakni pembuatan pompa air. Sedangkan pada daerah yang memiliki sumber air cukup jauh, akan dibangun pipanisasi dan suplai air bersih langsung menggunakan kendaraan tanki.

13 titik yang diprediksi akan mengalami krisis air bersih itu tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Garut, baik wilayah selatan maupun utara.

Terdapat 7 daerah yang berpotensi mengalami krisis air di wilayah selatan, antara lain: Desa Sukamanah, Kecamatan Bayongbong; Desa Depok, Kecamatan Pakenjeng; Desa Wangunjaya dan Kawasan Gunung jampang Kecamatan Bungbulang; Desa Mekarmulya, Kecamatan Talegong; Desa Mekarsari, Kecamatan Mekarmukti; dan kawasan Simpang di Kecamatan Cikajang.

Sementara 6 sisanya berada di wilayah utara, yakni: Desa Margamulya, Kecamatan Leuwigoong; Desa Sukahaji, Kecamatan Sukawening; Desa Surabaya, Kecamatan Baluburlimbangan; Desa Sukawangi Kecamatan Malangbong; Desa Sukahurip Kecamatan Pangatikan; dan Desa Sukamanah Kecamatan Wanaraja.

Prediksi sejumlah daerah yang berpotensi kekeringan ditengarai diperoleh dari hasil penelusuran BPBD bersama Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) saat peninjauan di lapangan serta laporan dari setiap kecamatan.

Lebih lanjut Dik Dik  menjelakskan bahwa pengelolaan pompa air dan sarana lainnya akan dilimpahkan kepada warga setempat, baik dengan pembentukan Badan Usaha Mlik Dsa (BUMDES) atau dengan model lainnya.

“Setelah kita buatkan sumur bor, pompa air, atau pipanisasi, kita serahkan kepada warga. Pembangunan sesuai kebutuhan daerahnya, dipilih salah satu. Pengelolaan dan pemeliharaanya bisa dilakukan dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa atas pengelolaan instalasi air bersih itu,” katanya. (MFA)


Redaksi Medialingkungan.com

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *