Jambi Harus Seperti Riau Dan Aceh, Beri ‘Efek Jera’ Pelaku Pembakaran Lahan

 Jambi Harus Seperti Riau Dan Aceh, Beri ‘Efek Jera’ Pelaku Pembakaran Lahan

Ilustrasi asap yang terjadi di Provinsi Jambi (Gambar: koranjakarta)


Medialingkungan.com – Provinsi Jambi, sebagai penyumbang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terbanyak di Sumatera setelah Propinsi Riau, dituntut untuk menindaklanjuti pelaku kejahatan tersebut ke dalam ranah hukum.

Hal tersebut disampaikan Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo, dalam Seminar Hasil Studi Valuasi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Provinsi Jambi yang dilaksanakan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi dan Fakultas Kehutanan IPB.

Bambang mengungkapkan Jambi harus menangkap dan memproses para pelaku secara hukum seperti yang dilakukan Riau dan Aceh.

“Seharusnya Jambi juga memberikan efek jera ini terahadap pelaku pembakaran. Puluhan tahun kita menghisap asap ini, tapi tidak ada satupun korporasi yang bisa diseret pertanggungjawabannya,” ucapnya, dikutip dari mongabay.

Hasil studi Kajian Valuasi Dampak Kebakaran Gambut di tiga kabupaten yaitu Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi ini menunjuk  Kabupaten Muaro Jambi sebagai kabupaten yang paling rawan terbakar diantara tiga kabupaten yang diteliti.

Hal ini terlihat dari besarnya persentase luasan potensi kebakaran di Kabupaten Muaro Jambi, baik untuk total luasan (41,1%) maupun total gambut terbakar (58,9%). Luasan gambut yang berpotensi terbakar di  Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat adalah sebesar 65,3% dan 24,4% dari luasan gambut di kedua kabupaten.

”Beberapa kecamatan yang harus berada pada kondisi siaga kebakaran gambut akibat tingginya potensi kebakaran areal gambut di wilayah Kecamatan Kumpeh, Kumpeh Ulu, Maro Sebo dan Taman Rajo (Kabupaten Muaro Jambi); Kecamatan Beram Itam, Kuala Betara dan Senyerang (Kabupaten Tanjung Barat); Kecamatan Dendang, Geragai, Mendahara, Rantau Rasau, Muara Sabak Timur, Nipah Panjang, dan Muara Sabak Barat (Kabupaten Tanjung Jabung Timur),” lanjutnya.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Jambi Bidang Hukum dan Politik, Husni Djamal, dalam sambutannya mengatakan selain penegakan hukum juga akan merekomendasikan kepada Gubernur untuk membangun sistem terpadu dalam pengendalian kebakaran.

“April ini diprediksi Jambi mengalami kekeringan dan rawan kebakaran hutan dan lahan. Karena seperti yang diketahui kebiasaan membuka lahan dengan sistem tebang dan bakar ini akan berakibat muncul hot spot dimana-mana. Jika tidak mau bencana asap berulang, Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan semua stakeholder berusaha untuk mengendalikannya,” ucap Djamal.

Tercatat, hingga saat ini Jambi menderita kerugian ekonomi akibat bencana tersebut mencapai Rp19 triliun. (Irlan)


Redaksi Medialingkungan.com

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *