Ada Celah Persaingan Tak Sehat Dalam Usaha Kehutanan

 Ada Celah Persaingan Tak Sehat Dalam Usaha Kehutanan

Industri mebel, salah satu usaha di bidang keutanan (Gambar: Dok)


Medialingkungan.com – Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mengaku khawatir terhadap adanya peluang persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha di bidang kehutanan. Untuk itu, Purwandi Soeprihanto selaku Direktur Eksekutif APHI memandang perlu – adanya perlindungan infromasi terkait dokumen rencana kerja perusahaan.

Purwadi mengungkapkan dalam dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) mengandung informasi yang bernilai ekonomi bagi pihak lain. Ia menilai informasi ini bisa digunakan untuk menentukan posisi kompetitif suatu perusahaan terhadap pesaingnya.

“Publik perlu memahami bahwa bagian terpenting dari dokumen RKU dan RKT adalah informasi tentang potensi tegakan per perusahaan, yang berdasarkan putusan tersebut dinyatakan terbuka. Informasi per perusahaan ini mengandung nilai ekonomi bagi pihak lain, dan menentukan posisi kompetitif perusahaan terhadap pesaingnya, terutama di pasar internasional,” kata Purwadi seperti dilansir Riauterkini.

Kasus yang sama sebelumnya dialami oleh Forest Watch Indonesia (FWI) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memediasi persoalan tersebut menjelaskan bahwa dokumen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan industri pengolahan kayu, yaitu RKUPHHK-Hutan Alam, RKUPHHK-Hutan Tanaman Industri (HTI), RKTUPHHK-HTI, Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Rencana Pemanfaatan Bahan Baku Industri (RPPBBI) – adalah informasi publik yang bersifat terbuka.

Terkait putusan tersebut Purwadi menyatakan, pihaknya menghormati putusan KIP. Namun, jika informasi RKU atau RKT dibuka ke publik, maka perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan informasi potensi alam akan memberikan peluang bagi para pesaing dan bisa menimbulkan persaingan yang tidak kondusif. “Jelas-jelas hal ini mengancam kelangsungan usaha bisnis sektor kehutanan, karena tidak ada jaminan bahwa dokumen tersebut tidak jatuh pada pihak pesaing,” katanya.

Ia menambahkan, bagi perusahaan, data potensi itu digunakan untuk menyusun perencanaan, strategi dan rencana kegiatan operasional dari pemegang izin. Untuk itu, menurut Purwandi, perlindungan data-data tersebut seharusnya memperoleh perlindungan informasi agar mencegah kemungkinan terjadinya persaingan tidak sehat.

Purwadi mengingatkan, merujuk pada Pasal 6 butir b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, informasi yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik adalah informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat. Pasal 6 butir d UU No. 14 Tahun 2008 juga menyatakan bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.

“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu mengupayakan langkah hukum lebih lanjut untuk menanggapi putusan tersebut. Dan yang tidak kalah penting, sebagai Badan Publik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu menetapkan informasi yang dapat di buka ke publik, dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap pelaku usaha dari persaingan tidak sehat,” pungkas Purwadi.  (Fahrum Ahmad)


Redaksi Medialingkungan.com

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *