Climate Week: Penanganan Perubahan Iklim Butuh Aksi Nyata

 Climate Week: Penanganan Perubahan Iklim Butuh Aksi Nyata

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Nur Masripatin dan Anggota Dewan Pembina ICA Rizaldi Boer saat jumpa pers dalam acara Climate Week, Jakarta, Selasa (06/10). (Gambar: Renty Hutahaean/greeners.co)


Medialingkungan.com — Kurang pekanya masyarakat dalam merespon dan menghadapi perubahan iklim membuat sejumlah pihak menyadari bahwa diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penydaran dan aksi nyata untuk menghadapi perubahan iklim. Demikian guliran dialog dalam Climate Week.

Acara Climate Week yang berlangsung tiga hari itu menghadirkan para pihak, mulai dari pemerintah, kelompok bisnis, hingga akademisi, untuk berbagi pandangan dan pengalaman tentang bagaimana mengatasi tantangan perubahan iklim.

“Perubahan iklim itu bukan tentang besok hujan atau tidak. Namun peningkatan suhu bumi karena pemanasan global aki­bat tingginya bahan bakar fosil seperti karbon dioksia (CO2), yang berakibat bagi perubahan kehidupan,” kata Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar seusai menjadi pembicara dalam Climate Week yang diadakan Aliansi Iklim Indonesia (Indonesia Climate Alliance /ICA) di Jakarta, Rabu (07/10)

Sementara itu, Ketua ICA, Sarimun menegaskan agar seluruh pihak lebih aktual menghadapi perubahan iklim di Indonesia. Menurut Sarimun, semua perlu dikerjakan bersama dan prioritas saat ini adalah di kota-kota.

Anggota ICA berasal dari berbagai kalangan, di antaranya LSM, akademisi, pemerintah, bisnis, hingga berbagai asosiasi.

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) sebagai salah satu anggota ICA mengungkapkan bahwa pihaknya tengah membuat prioritas di beberapa kota.

Beberapa kota yang sudah beradaptasi, antara lain Tarakan, Kalimantan Utara, yang memulihkan mangrove, sedangkan Bogor menggunakan bahan bakar dari limbah minyak goreng untuk angkutan publik. Juga Bandar Lampung, Semarang, dan Probolinggo. “Kami membangun jaringan sesama rekan kota untuk berdiskusi, berbagi, dan akhirnya melakukan itu,” jelas Sarimun.

Senada dengan Sarimun, Direktur Jenderal Pengendalian dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nurmasripatin mengatakan, pembangunan kota adalah yang paling krusial bagi penanggulangan perubahan iklim. Tahun 2030 diperkirakan penduduk urban lebih dari 60 persen.

Ia menyontohkan penanganan sampah. Menurutnya, mengatasi persoalan sampah sekaligus akan mengatasi masalah lingkungan dan kebersihan, mitigasi, juga adaptasi perubahan iklim.

“Apeksi itu memang strategis karena perubahan iklim penanganannya mencakup banyak sektor, energi, pertanian, industri, dan limbah, selain dari penggunaan lahan,” ungkap Nurmasripatin.

Terkait adaptasi perubahan iklim, Nurmasripatin mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan peraturan menteri sebagai panduan daerah untuk mengarusutamakan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunannya. {Fahrum Ahmad}


Redaksi Medialingkungan.com

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *