Hakimkah yang Lemah ? atau Penjahat Lingkungan yang Kebal

 Hakimkah yang Lemah ? atau Penjahat Lingkungan yang Kebal

Illustrasi (Gambar: Fahrum)


Medialingkungan.com – Toga berwarna hitam itu dipakai saat berada pada pentas meja hijau. Busana, simare bludru dengan bef berwarna putih, merupakan atribut lain yang harus digunakan bagi seorang hakim agung. Dalam beberapa kasus, penentuan sanksi terhadap perkara yang menyangkut lingkungan hidup kadang menjadi hal yang menyulitkan bagi penetapan Putusan Hakim.

Salah satu kasus, misalnya, di Provinsi Aceh ketika Pengadilan Negeri (PN) Melabouh memutus PT Kalista Alam, perusahaan kelapa sawit di lahan gambut Rawa Tripa-Babahrot, Kabupaten Nagan Raya, dinyatakan bersalah karena terbukti merusak lingkungan. Dalam putusan No. 12/PDT.G/2012/PN-MBO, pada Januari 2014 lalu, Majelis hakim PN Meulaboh yang diketuai Rahmawati mengharuskan perusahaan itu membayar ganti rugi materi sebesar Rp114,3 miliar dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp251,7 miliar.

Selain itu, dalam putusan tersebut, sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) lahan seluas 5,769 Ha juga disita. Kementerian lingkungan Hidup (KLH) pada saat itu menggugat perushaan itu dikarenakan pembukaan lahan sawit di kawasan gambut Rawa Tripa-Babahrot, yang sebagian dari wilayah tersebut berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

KEL didesain sebagai kawasan dengan pengelolaan konservasi melalui Keppres No 33 Tahun 1998. Seiring dengan kebijakan ini, pemerintah Provinsi Aceh menerbitkan keputusan Gubernur no 19/1999 tentang Arahan fungsi Hutan di Provinsi Aceh yang menyatakan kawasan ekosistem Tripa-Babahrot ini sebagai kawasan lindung di luar kawasan hutan.

Dalam tataran nasional melalui PP No 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), KEL termasuk ekosistem rawa gambut Tripa-Babahrot dinyatakan sebagai kawasan strategis nasional dengan fungsi perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta Daerah Aliran Sungai Tripa-Batee menjadi DAS strategis nasional.

Dengan adanya terbitan itu, maka aktivitas perluasan lahan produksi sangat dibatasi. Hal ini yang menguatkan gugatan KLH dan dijadikan landasan Putusan Hakim dalam menindak perkara tersebut. Banyak aktivis lingkungan yang mengatakan bahwa hal tersebut salah satu capaian positif dalam pencegahan kerusakan lingkungan.

Kendati demikian, jejak prestisi ini hanya secuil, seperti jarum di tumpukan jerami. Tak banyak hakim yang menggunakan instrumen aturan lingkungan hidup dalam memutuskan perkara yang menyangkut persoalan lingkungan.

Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) ini, Chalid Muhammad, menilai pengadilan masih menjadi rumah yang aman bagi para penjahat lingkungan di Indonesia, dimana pengadilan belum bisa membuat efek jera kepada mereka.

Sejak penandatangan nota kesepahaman pada Desember tahun lalu tentang kerja sama penegakan hukum dengan pendekatan multi-door (terpadu) ia katakan agar sebaiknya perkara yang menyangkut lingkungan hidup ditangani oleh para hakim yang bersertifikat lingkungan hidup. “Penegakan hukum dengan multi-door approach, satgas anti mafia sumber daya alam dapat bekerja efektif, sehingga para pelaku akan dijera dengan hukum yang seberat- beratnya,” ujarnya.

Mundur ke September, kasus lain di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Jawa Tengah melakukan sidang untuk kedua kalinya terkait kasus gugatan warga Rembang yang tergabung dalam Aliansi Warga Rembang Peduli Pegunungan Kendeng (AWRPPK) yang meminta pembatalan izin lingkungan penambangan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah untuk PT. Semen Indonesia.

Diduga kuat bahwa proses perizinan sampai keluarnya izin lingkungan melanggar sejumlah aturan dan diterbitkan tanpa adanya partisipasi masyarakat, yang merupakan syarat mutlak keluarnya izin lingkungan.

Dengan agenda penelitian terhadap gugatan yang masuk (proses dismissal), Walhi sebagai salah satu pemohon gugatan mewakili AWRPPK, mengajukan permohonan kepada Kepala PTUN Semarang, agar sidang tersebut dipimpin oleh majelis hakim dengan sertifikat hakim lingkungan hidup.

Walhi menilai ada keganjilan dalam penangan kasus ini, dikarena dipimpin oleh hakim yang tidak paham dampak kerusakan yang merugikan masyarakat maupun lingkungan, baik sebelum maupun sesudah suatu kegiatan usaha dilakukan.

“Oleh karena itu, jika sidang gugatan ini tidak diketuai oleh hakim bersertifikasi lingkungan maka putusan yang dibuat akan batal demi hukum,” kata Manager Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi Eksekutif Nasional, Muhnur Satyahaprabu yang dihubungi Mongabay.

Permohonan Walhi ini berdasarkan keputusan Mahkamah Agung No.36/KMA/SK/II/2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup, dimana pada pasal 21 disebutkan bahwa perkara lingkungan hidup pada tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara harus diadili dengan ketua majelis adalah hakim bersertifikat lingkungan hidup.

Lebih lanjut ia eksplisitkan bahwa banyak aspek yang membedakan kasus biasa dengan sengketa lingkungan hidup. Sidang gugatan TUN atas izin lingkungan PT Semen Indonesia ini ia harapkan agar penegakan hukumnya menerapkan azas in dubio pro natura sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung pada terbitan Surat Keputusan MA No.134/KMA/SK/IX/2011 yang mengatur tentang sertifikasi hakim perkara lingkungan hidup.

Ahli AMDAL sekaligus Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Prof.Dr. Ir. Muh. Restu, MP mengatakan bahwa keterlibatan warga atas riset dan penyusunan berkas AMDAL  mutlak harus dipenuhi sesuai amanah PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal dan PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

“Dalam dokumen AMDAT terdapat beberapa analisis termasuk social-ekonomi, sehingga dalam perumusannya, partisipasi masyarakat harus ada,” katanya saat berbincang di ruangannya.

“Dengan terbitnya PP ini, maka banyak konsekuensi hukum yang dapat diterapkan kepada pemrakarsa,  bahkan pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, apabila terlibat dalam pelanggaran,” tambahnya.

KLH menyebutkan, sampai saat ini, jumlah kasus dugaan tindak pidana lingkungan yang ditangani sebanyak 109 kasus yang merupakan gabungan dari 46 kasus lanjutan dari tahun 2012 dan kasus baru sebanyak 63 kasus.

Total 109 kasus tersebut berstatus masih dalam proses pulbaket 52 kasus, pemberkasan 10 kasus, telah diserahkan berkas ke Kejaksaan 40 kasus, 3 kasus menunggu proses sidang dan proses persidangan 4 kasus.

KLH mengakui jumlah hakim bersertifikat lingkungan saat ini tidak sampai 50 orang, para aktivis lingkungan berharap pada pengetuk palu meja hijau ini agar penegakan hukum di Indonesia tidak tajam kebawah, tumpul ke atas”, terutama untuk kelestarian lingkungan hidup. (MFA)


Redaksi Medialingkungan.com

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *