Menteri Perikanan dan Kelautan Keluhkan Lemahnya Pengawasan Perairan Indonesia

Medialingkungan.com – Sharif C Sutardjo, Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia  mengakui, sistem pengawasan dan pengendalian laut di perairan Indonesia tidak optimal, bahkan sangat lemah. Hal ini ditengarai karena anggaran operasional kapal pengawas lautan sangat minim.

Sharif memaparkan, dari sekitar 5,58 juta kilometer persegi wilayah laut Indonesia, hanya ada 27 kapal yang beroperasi untuk mengawasi seluruh wilayah tersebut. 

“Yang lebih menyedihkan lagi, anggaran operasional untuk pengawasan (kendali) laut kita dari tahun ke tahun terus menurun. Kalau sebelumnya masih bisa 200 hari dari 365 hari dalam setahun, sekarang hanya untuk 120 hari saja,” kata dia pada Antara di Malang, Jawa Timur, Minggu (08/06). 

Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, sambungnya, untuk mengawasi kawasan Zona Eksklusif Ekonomi hanya ada tujuh buah kapal.

Lebih lanjut ia jelaskan, anggaran di sektor kelautan dan perikanan sampai saat ini terlalu fokus pada biaya bantuan untuk para nelayan, baik bantuan berupa pelatihan-pelatihan maupun peralatan penangkapan ikan.

Menyikapi hal ini, kata dia, pemerintah Prancis memberi bantuan alat deteksi keberadaan kapal legal maupun ilegal yang berlayar di wilayah laut Indonesia, yang ditempatkan di kawasan perairan Bali.

Sekarang pemerintah juga sedang merintis kerja sama dengan China berupa bantuan pesawat yang mampu memotret dari ketinggian 10-20 meter di atas laut guna memonitoring illegal fishing yang kerap menimbulkan kerusakan pada ekosistem laut, utamanya terumbu karang. (MFA)