Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat akan Dirampingkan

Medialingkungan.com – Direktur Perhutanan Sosial Kehutanan dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengusulkan agar skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) akan diubah. “Kita akan usulkan untuk menyatukan ketiga skema ini,” ungkap Wiratno, Direktur PSKL saat di temui di Makassar.

Pak Wir, sapaan akrab Wiratno mengungkapkan, pasca pelatinkanya menjadi Ditjen PSKL bulan April ini, ia akan mulai mensosialisasikan dan melakukan konsultasi publik untuk menyatukan skema PHBM menjadi satu pola pengelolaan.

Selain itu, ia juga akan membentuk sekretariat bersama di tiap-tiap regional di seluruh Indonesia, yang akan proaktif mendorong penngelolaan hutan yang lestari dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

Menurutnya, pengelolaan hutan dengan tiga skema, yakni Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) masih sulit berkembang untuk beberapa wilayah karena banyaknya benturan aturan.

Kemudian, lanjut Wir, embrio konflik-konflik horizontal maupun vertikal sangat mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan kapasitas masyarakat dalam mengelola hutan masih minim. “Banyaknya prosedur yang harus diselesaikan kelompok tani juga menyulitkan mereka untuk mulai bekerja,” selorohnya.

“Isu penyatuan ini masih akan berkembang,” imbuhnya.

Menanggapi persoalan pengelolaan hutan, Wir mengungkapkan bahwa mesti ada perubahan pradigma terhadap model pengelolaan saat ini. Menurutnya, hutan bukan lagi menjadi objek, namun sebaliknya. “Subjeknya adalah hutan, objeknya masyarakat di dalam dan di sekitar hutan,” ujarnya.

“Dan Komunikasi adalah poin penting, dalam prosesnya. Agar tidak terjadi benturan, semua pihak ,mulai dari level tertinggi (pembuat kebijakan) hingga level masyarakat  harus bertemu langsung untuk merumuskan strategi yang tepat dalam pengelolaannya,” lanjutnya. (Fahrum Ahmad)