UNEP: Litigasi Iklim Meningkat Hampir Dua Kali Lipat

Medialingkungan.com – United Nations Environment Programme (UNEP), salah satu organisasi bagian dari PBB yang bergerak dibidang lingkungan merilis laporan pada Selasa (26/01/2021) yang menyebutkan bahwa litigasi iklim menjadi lebih sukses pada saat ini. Pasalnya pada tahun 2020 setidaknya ada 1.550 kasus perubahan iklim yang diajukan di 38 negara dibandingkan pada tahun 2017 yang hanya 884 kasus di 24 negara.

UNEP dalam Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review, menyebutkan bahwa latar belakang penggugat iklim hari ini semakin beragam. Mulai dari LSM, partai politik, lansia, masyarakat adat, hingga anak-anak. Kelompok penggugat tersebut sering berdiri di garis depan perubahan iklim.

 “Warga negara semakin beralih ke pengadilan untuk mengakses keadilan dan menggunakan hak mereka atas lingkungan yang sehat,” kata Arnold Kreilhuber, Penjabat Direktur Divisi Hukum UNEP dalam siaran pers UNEP. 

“Hakim dan pengadilan memiliki peran penting untuk dimainkan dalam menangani krisis iklim” tambahnya

Dalam laporan tersebut, terdapat tiga hal yang menjadi sorotan atas litigasi iklim yaitu:

1. Pelanggaran “Climate Rights”, yaitu kasus yang semakin menggantung Hak Asasi Manusia termasuk hak untuk hidup, pangan, air, kesehatan, perumahan, pembangunan, dan penentuan nasib sendiri.
2. Kegagalan pemerintah untuk menegakkan komitmen mereka dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
3. “Greenwashing” dan “Non-disclosure”, yaitu pesan perusahaan berisi informasi yang salah atau menyesatkan tentang dampak perubahan iklim.

Di tahun-tahun mendatang, UNEP mengharapkan litigasi iklim makin meningkat di badan-badan nasional dan internasional, terutama dengan perusahaan yang salah melaporkan resiko iklim, pemerintah yang gagal beradaptasi dengan peristiwa cuaca ekstrim, dan kasus-kasus dibawa untuk menegakkan keputusan pengadilan sebelumnya. Peningkatan juga diperkirakan terjadi pada kasus-kasus yang menyangkut orang-orang yang mengungsi karena dampak perubahan iklim.

“Proses pengadilan iklim adalah pendorong utama untuk menjaga pemerintah dan perusahaan dalam tugas memerangi perubahan iklim,” kata Michael Burger, Direktur Eksekutif Pusat Perubahan Iklim Sabin di Sekolah Hukum Columbia.

“Dan itu adalah alat yang ampuh untuk meminta pertanggungjawaban mereka atas kegagalan mereka untuk melakukannya. Pengadilan dapat menyamakan ketidakseimbangan kekuasaan dalam masyarakat dan memberikan kekuatan pada supremasi hukum,” tambahnya