Menhub Sarankan Penggunaan Transportasi Massal Ramah Lingkungan

Menteri Perhubungan RI Evert Erenst Mangindaan (gambar:istimewa)

Medialingkungan.com – Menteri Perhubungan, Evert Erenst Mangindaan mengimbau penggunaan transportasi massal yang berkelanjutan dan ramah lingkungan guna mengatasi beragam masalah transportasi di Indonesia.

Ia menyarankan untuk mengikuti konsep Enviromentally Sustainable Transport (EST/Transportasi Berkelanjutan Ramah Lingkungan) yang dinilai memebrikan dampak positif terhadap solusi mode trasportasi massal perkotaan.

“Enviromentally Sustainable Transport (EST/Transportasi Berkelanjutan Ramah Lingkungan) cukup berhasil memberi solusi masalah transportasi,” kata Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (28/06).

Menurut Menhub, terdapat tiga pilar penting untuk mendukung stabilitas transportasi, yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. Dengan demikian, “manfaat dari solusi transportasi berkelanjutan yang ramah lingkungan tidak hanya bisa dinikmati saat ini tetapi juga bagi generasi mendatang,” ungkapnya.

Konsep EST telah banyak digunakan oleh negara-negara maju dan cukup berhasil dalam rangka memberi solusi terhadap masalah transportasi, terutama transportasi darat.

Sektor transportasi diperkirakan menyumbang sekitar 23 persen dari total emisi GRK nasional melalui penggunaan kendaraan yang menggunakan BBM.

Antara mencatat, pemerintah juga telah memiliki sejumlah inisiatif penerapan konsep pembangunan EST antara lain Bus Rapid Transit (BRT), gasifikasi angkutan umum sejak tahun 2007, penerapan Intelligent Transport System (ITS), pemantauan pengawasan kualitas udara di 26 kota, pelatihan smart driving dan proyek percontohan Indonesia’s NAMAs (Nationally Appopriate Mitigation Action) di tiga kota yaitu Manado, Batam dan Medan.

Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga tengah menginisiasi gerakan nasional penggunaan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur untuk mengurangi pencemaran udara dari sektor transportasi.

Pihak KLH mengatakan bahwa BBM bersubsidi yang tinggi kandungan sulfur menghasilkan emisi yang jauh lebih kotor dibandingkan BBM non subsidi, sehingga pemerintah mendorong masyarakat untuk menggunakan BBM rendah sulfur guna memperbaiki kualitas udara, utamanya perkotaan. (MFA)