Tags : kebijakan

Pemerintah Daerah Mulai Antisipasi Bahaya Tambang Batu Akik

Medialingkungan.com – Maraknya penambangan batu akik di beberapa wilayah di Indonesia mendorong Kepala Daerah dan instansi pemerintah terkait untuk melakukan langkah antisipasi agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satunya adalah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Rencananya Ganjar akan mengeluarkan aturan mengenai penambangan batu akik di daerahnya. “Regulasi itu nantinya akan mengatur penambangan batu […]Read More

Kayu Log Diekspor, Industri Kayu Indonesia Mati Seketika

Medialingkungan.com – Menteri Perindustrian (Menperin), Saleh Husin mengungkapkan jangan sampai ada kebijakan ekspor kayu log (Gelondongan), karena akan membuat industri Indonesia yang berbasis kayu mati seketika sebab bahan baku akan sulit ditemukan, katanya, di sela-sela kunjungan kerjanya di industri yang berada di Surakarta, Jawa Tengah, dilansir oleh beritasatu, Minggu (15/02). “Kementerian Perindustrian (Kemperin) kini tengah […]Read More

Walhi: Pengalihan dari BBM ke BBN Berbasis Lahan Dinilai Keliru

Medialingkungan.com – Wahana Lingkungan Hidup Iindonesia (Walhi) menilai Langkah pemerintah untuk mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Nabati (BBN) berbasis lahan dinilai keliru, jika kita meninjau dari sisi ekonomi. ”Selama ini pemerintah telah memberikan lahan yang luas ke perusahaan sawit dengan alasan pemerintah butuh investasi karena tidak mampu mengelola lahan,” ujar Manager […]Read More

LAM Menilai PP Gambut Diakhir Pemerintahan SBY Hanya Kepentingan Politik

Medialingkungan.com – Ketua Majelis Kerapatan Adat, Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Tenas Effendy menilai bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.71 tahun 2014 mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut, diakhir jabatan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) demi melindungi politik dagang asing terutama minyak sawit mentah (CPO) begitupun dengan industri pulpdan kertas. “Dalam industri internasional yang bermain adalah […]Read More

Pemerintah “Setengah Hati” Dorong RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas 2015

Medialingkungan.com – Beberapa Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) kembali mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPHMA) agar masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 – 2019. Arif Wibowo, salah seorang anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P seperti yang dikutip aman.or.id mengungkapkan pihaknya akan memastikan RUU PPHMA kembali […]Read More

Kementerian LH-K Ambil Alih Tugas DNPI dan BP REDD+?

Medialingkungan.com – Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP REDD+) dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dilebur ke dalam Struktur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH-K). Hal ini disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 (Perpres No. 16/2015) tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah […]Read More

Regulasi dan Penataan Perizinan Dilakukan Satu Pintu, Jokowi Berikan Arahan

Medialingkungan.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melakukan moratorium izin pinjam pakai dan penggunaan kawasan hutan bagi korporasi selama empat hingga enam bulan mendatang. “Sesuai arahan yang telah diberikan Bapak Presiden Jokowi, regulasi dan penataan perizinan akan dilakukan satu pintu. Semangat untuk mempermudah dan mengelola izin secara adil akan ditindaklanjuti,” kata Menteri Kehutanan dan […]Read More

Hantu ‘Copenhagen 2009’ Masih Bergentayangan

Medialingkungan.com – Para ilmuwan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) dan pejabat pemerintahan lainnya bertemu di Kopenhagen, hingga larut malam, untuk memutuskan beberapa pertanyaan yang sangat berat. Dan itu tidak akan hanya menjadi pertanyaan tentang “seberapa parah, seberapa luas  dan seberapa ireversibel” dampak dari perubahan iklim. Pada sudut yang tenang, mereka berusaha meringkuk untuk menjawab […]Read More

Pengusaha Masa Bodoh Dengan RTH, Pemkot Solo Mulai Tegas

Medialingkungan.com – Pemerintah Kota Solo kini mulai tegas menangani masalah ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH). Keseriusan ini terlihat tatkala Dinas Tata Ruang Kota (DTRK) Solo membentuk tim pemantauan RTH. Hal ini ditengarai karena banyak pengusaha di Solo dinilai belum memenuhi ketentuan penyediaan 10 persen ruang terbuka hijau (RTH). Ketua Komisi II DPRD Solo, YF Sukasno […]Read More

Obama Tetapkan Monumen Nasional untuk Perlindungan Lingkungan

Medialingkungan.com – Kala itu Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama berdiri di bawah bayang-bayang Pegunungan San Gabriel timur laut dari Los Angeles pada hari Jumat (10/10) dan menyisihkan 346.000 hektar sebagai monumen nasional terbaru di negara itu, dia mengkombinasikan dua prioritas utama yang ia harap akan menjadi warisannya sebagai presiden AS, yaitu perlindungan lingkungan, dan keragaman […]Read More