Tags : kebijakan

KLHK Bantah Tudingan Konversi Lahan Sebagai Transaksi Politik

Medialingkungan.com – Percepatan izin pelepasan kawasan hutan menjadi 12-15 hari diduga memberi peluang kerusakan hutan yang semakin cepat. Dugaan itu diperkuat dengan pemilihan 269 kepala daerah secara serentak. Pasalnya, izin pelepasan kawasan hutan perlu rekomendasi bupati dan gubernur. Jika mereka telah memberi rekomendasi dan persetujuan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan susah menolaknya. Deregulasi 14 […]Read More

Penggiat Lingkungan Hidup Desak Pemerintah Ekspolitasi Satwa di Taman Safari

Medialingkungan.com – Di depan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta siang tadi diramaikan dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh penggiat lingkungan hidup yakni Scorpion Wildlife Trade Monitoring Group dan Indonesian Friends of the Animal (IFOTA). Tujuan dilakukannya unjuk rasa tersebut agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera melakukan […]Read More

Jusuf Kalla: Alih Fungsi Lahan Menjadi Industri Dihentikan

Medialingkungan.com – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla berjanji membenahi sistem tata kelola lahan di Indonesia. ‘Menghentikan alih fungsi lahan menjadi hutan tanaman industri’ adalah salah satu janjinya pada pertemuan berasama sepuluh wakil organisasi masyarakat sipil di New York, Amerika Serikat, pada Minggu (27/09). “Tak ada lagi lahan baru untuk meningkatkan produksi. Tak boleh ada lagi […]Read More

Walhi Bali Protes ke Bupati Lotim Atas Penerbitan Izin Penambangan

Medialingkungan.com – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bali kirimkan surat ke Bupati Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat (NTB), Moch. Ali Bin Dachlan terkait pemberian izin prinsip penambangan pasir laut. Pemberian izin yang dilakukan Bupati Lotim diyakini Walhi hanya untuk melengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang berencana reklamasi di Teluk Benoa, Bali yang seluas 700 […]Read More

Sejumlah Menteri Kerjasama Atasi Kekeringan

Medialingkungan.com – Kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia membuat para petani putar kepala untuk menemukan cara dalam mengatasi kekeringan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (KATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat ini mengeluarkan instruksi menteri bernomor 5/Ins/VIII/2015 tentang Penyediaan Sumber Air di Atas Tanah Negara, Tanah Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan. “Instruksi […]Read More

Surat Gubernur Jawa Tengah Pojokkan Masyarakat

Medialingkungan.com – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo resmi mengeluarkan surat persetujuan penetapan pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Batubara di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Surat tersebut mengakibatkan masyarakat yang mempertahankan lahan pertanian mereka dari megaproyek energi batubara, kini akan dipaksa menyerahkan lahan tersebut kepada pihak PT. Bhimasena Power Indonesia melalui PT. PLN (Persero). Surat yang […]Read More

Pembukaan Perkebunan Tebu Ancam Masyarakat Kepulauan Aru

Medialingkungan.com – Kebijakan Pemerintah terkait rencana penetapan kembali pembukaan perkebunan tebu di Kepulauan Aru mendapat kritikan dari berbagai pihak. Hal tersebut dianggap akan mengancam hutan alam sekitar 730 ribu hektar serta berpotensi melumpuhkan kehidupan sekitar 84 ribu masyarakat Kepulauan tersebut. Juru Kampanye FWI, Mufti Barri menganggap rencana tersebut memperlihatkan ketidakpedulian terhadap kelestarian hutan alam di […]Read More

Pengungsi Sinabung ke Hutan Lindung Mengundang Tanya

Medialingkungan.com – Pengungsi Gunung Sinabung akan di alokasikan ke hutan lindung mengundang respon Sekretaris Jenderal Komunitas Peduli Hutan Sumatera Utara (KPHSU) Jimmy Panjaitan. Ia mengungkapkan, semestinya pemerintah membeli lahan yang lain, bukannya memakai kawasan hutan lindung. “Informasi yang diterima, hak masyarakat pengungsi Sinabung hanya pinjam pakai untuk jangka waktu tertentu. Paska jangka waktu habis, nasib […]Read More

Kebijakan Perpanjangan Moratorium Hutan Dianggap Copy Paste

Medialingkungan.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim Global menilai perpanjangan moratorium (penundaan izin baru) hutan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2015 hanya merupakan kebijakan copy paste. Greenpeace, HuMA, ICEL, FWI, INOBU, debtWatch Indonesia, Yayasan Pusaka dan AMAN yang tergabung dalam koalisi, melalui siaran pers mengungkapkan kebijakan yang sebelumnya dimuat di dalam Inpres […]Read More

Koalisi ResponsiBank Dorong RUU Perbankan Yang Berkelanjutan

Medialingkungan.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Perkumpulan Prakarsa, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Indonesian Corruption Watch (ICW), Publish What You Pay (PWYP) dan International NGO Forum for Indonesian Development (INFID) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil ResponiBank Indonesia mendorong Rancangan Undang-undang (RUU) Perbankan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Koordinator Sekretariat Koalisi, Akbar Ali mengungkapkan […]Read More